Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Tata Peran Program MBG

Pemerintah Indonesia akan menerbitkan aturan, berupa Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, untuk memperjelas peran setiap lembaga dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan aturan berupa Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden untuk memperjelas peran masing-masing lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Aturan ini bertujuan mencegah tumpang tindih tugas antar kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya dalam menjalankan program tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers usai rapat terbatas antar kementerian di Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Menko Zulkifli, aturan tersebut akan mencakup tugas pemerintah daerah, terutama terkait distribusi makanan gratis. Aturan ini juga akan mengatur aspek teknis pelaksanaan program MBG. Perencanaan yang matang dan terkoordinasi diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan makanan bergizi ini tepat sasaran dan efektif.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Pangan (Bapanas), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan sepenuhnya membiayai pelaksanaan program MBG di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar. "Pada intinya, pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas program makanan gratis. Pemerintah daerah boleh menyiapkan anggaran jika memungkinkan, tetapi jika tidak, mereka tidak perlu memaksakan diri," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Peran Pemerintah Daerah dalam Program MBG

Meskipun pemerintah pusat memegang tanggung jawab utama, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam keberhasilan Program MBG. Dadan Hindayana menjelaskan setidaknya ada tiga peran krusial yang diemban pemerintah daerah. Pertama, pemerintah daerah berperan dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung program ini. Infrastruktur yang memadai akan sangat membantu kelancaran distribusi dan penyimpanan makanan bergizi.

Kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memperkuat rantai pasokan lokal. Hal ini dilakukan dengan mendukung para petani dan nelayan untuk berpartisipasi sebagai pemasok bahan makanan dan bahan baku yang dibutuhkan. Dengan demikian, program MBG juga dapat berkontribusi pada perekonomian lokal.

Ketiga, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Bapanas dalam pendistribusian makanan gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kolaborasi ini akan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Aspek Teknis dan Koordinasi Antar Lembaga

Peraturan yang akan diterbitkan pemerintah diharapkan tidak hanya mengatur pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mencakup aspek teknis pelaksanaan program MBG. Aspek teknis ini meliputi hal-hal seperti standar kualitas makanan, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya aturan yang jelas dan terinci, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan program berjalan efektif dan efisien.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi hal krusial dalam pelaksanaan Program MBG. Aturan yang akan diterbitkan akan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi setiap lembaga, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dan memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program MBG.

Dengan adanya peraturan yang mengatur peran masing-masing lembaga dan aspek teknis pelaksanaan program, diharapkan Program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Peran serta pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.