Babel Tunggu Juknis Makan Bergizi Gratis Presiden
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunggu petunjuk teknis terbaru program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden, untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.
![Babel Tunggu Juknis Makan Bergizi Gratis Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/05/000209.860-babel-tunggu-juknis-makan-bergizi-gratis-presiden-1.jpg)
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih menunggu arahan teknis terbaru dari pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, usai rapat koordinasi di Pangkalpinang, Selasa (4/2).
Meskipun Pemprov Babel menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas nasional ini, mereka menekankan pentingnya petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaannya. Tanpa juknis yang jelas, pelaksanaan program MBG di Babel akan sulit dijalankan secara optimal dan akuntabel.
Fery Afriyanto menambahkan bahwa koordinasi intensif tengah dilakukan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota se-Babel untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung program MBG, termasuk penyediaan dapur umum. Pembangunan dapur umum ini menjadi fokus utama karena kapasitas yang dibutuhkan cukup besar untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.
Hal senada disampaikan Kabinda Kepulauan Babel, Jusak Tarigan. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tengah dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif. Program ini sangat penting untuk mengatasi masalah stunting pada anak usia dini di Indonesia, khususnya di Kepulauan Babel.
Tantangan utama dalam pelaksanaan MBG di Babel adalah cakupan penerima manfaat yang luas, mencapai 260 ribu anak. Oleh karena itu, ketersediaan dapur umum yang memadai menjadi kunci keberhasilan program. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur tersebut, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki BNPB.
DPRD Provinsi Babel, melalui Eddy Iskandar, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemprov Babel dan instansi terkait lainnya dalam merealisasikan program MBG. Mereka berharap juknis segera diterbitkan agar program dapat segera diimplementasikan untuk anak-anak di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta menyusui di Babel.
Program MBG bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak menjadi kunci sukses program ini. Besarnya anggaran yang dibutuhkan juga membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang matang dan transparan.