Sinergi Percepat Perluasan Program Makan Bergizi Gratis, Tuntas dalam 4 Bulan
Kementerian PU dan Bappenas berkolaborasi mempercepat perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur umum terintegrasi di berbagai lokasi.
Jakarta, 22 Maret 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengumumkan model sinergi sebagai kunci percepatan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama antar kementerian dan BUMN akan memastikan lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mendapatkan makanan bergizi. Inisiatif ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan BUMN Karya.
Kolaborasi ini menjawab kebutuhan mendesak akan percepatan program MBG. Presiden menginginkan pelayanan makanan bergizi menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dan sinergi antar lembaga dinilai sebagai strategi efektif untuk mencapai target tersebut. Model sinergi yang diterapkan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memberikan dukungan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dan fasilitas pendukungnya.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan BGN, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya, menandai dimulainya pembangunan infrastruktur pendukung program MBG. PKS ini mencakup penyediaan lahan oleh Kementerian PU dan pembangunan dapur umum oleh BUMN Karya, yang dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Pembangunan Dapur Umum Terintegrasi
Kementerian PU akan menyediakan lahan seluas kurang lebih 900 meter kubik untuk pembangunan SPPG. Bangunan dapur akan seluas sekitar 300 meter kubik, dilengkapi dengan lahan parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Desain dan ukuran dapur akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh BGN.
Pembangunan tahap awal akan berfokus di tiga lokasi: TK Putra II Kebumen (Jawa Tengah), TK Putra III Banjar (Jawa Barat), dan TK Putra II Pasir Putih (Jambi). Tiga BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero), akan membiayai pembangunan infrastruktur ini melalui skema CSR, dengan total biaya Rp4,5 miliar per unit dapur SPPG.
Biaya tersebut mencakup pembangunan bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan distribusi. Setelah proses perizinan selesai, pembangunan diperkirakan akan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat beroperasi pada tahun ini.
Model Sinergi yang Komprehensif
Menteri PPN, Rachmat Pambudy, mengapresiasi model sinergi yang dikembangkan Kementerian PU sebagai model yang paling lengkap. Model ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga pemerintah, dan swasta untuk mempercepat perluasan program MBG.
"Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi," ujar Menteri PPN.
Rachmat Pambudy berharap model ini dapat menjadi contoh terbaik dan diterapkan secara luas untuk mempercepat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara efektif dan efisien.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Indonesia. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
