Menko Muhaimin Dorong UMKM Terlibat Penuh dalam Program Makan Bergizi Gratis
Menko Muhaimin Iskandar mendorong keterlibatan penuh UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas makanan dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun implementasinya masih bertahap.
![Menko Muhaimin Dorong UMKM Terlibat Penuh dalam Program Makan Bergizi Gratis](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/image_bank/2025/02/11/000151.487-menko-muhaimin-dorong-umkm-terlibat-penuh-dalam-program-makan-bergizi-gratis-1.jpg)
Tangerang Selatan, 10 Februari 2024 - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungannya ke Tangerang Selatan, Senin lalu, Muhaimin menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan UMKM secara maksimal dalam penyediaan makanan bergizi untuk program ini.
UMKM dan Program MBG: Kemitraan yang Menguntungkan
Meskipun program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2024, dengan dukungan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi, keterlibatan UMKM masih belum optimal. Muhaimin menjelaskan bahwa proses implementasi program masih berlangsung dan penambahan anggaran diprediksi hingga akhir tahun. Hal ini menyebabkan keterlibatan UMKM belum sepenuhnya terwujud.
"Tapi saya berharap kepada Kepala Badan Gizi Nasional, juga pemerintah daerah supaya melibatkan UMKM di dalam pelaksanaan MBG ini," tegas Muhaimin. Ia menekankan pentingnya kemitraan ini, tidak hanya untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi lokal.
Program MBG menjangkau berbagai wilayah, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. Keterlibatan UMKM di seluruh wilayah ini sangat krusial untuk keberhasilan program.
Pemantauan dan Evaluasi Keterlibatan UMKM
Menko Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan keterlibatan UMKM dalam program MBG. "Belum, masih kita monitor terus ini perkembangan sejauh mana keterlibatan UMKM dalam MBG," ujarnya. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan kesempatan yang adil dan setara dalam mendukung program pemerintah yang penting ini.
Pemerintah menyadari bahwa keterlibatan UMKM tidak hanya sekedar penyedia makanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan melibatkan UMKM, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif ganda, yaitu peningkatan gizi anak dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Langkah Selanjutnya: Integrasi UMKM dalam MBG
Ke depan, pemerintah akan fokus pada strategi integrasi UMKM yang lebih efektif dalam program MBG. Hal ini mencakup pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan program. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan akses permodalan dan kemudahan administrasi bagi UMKM yang terlibat.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif UMKM, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan gizi anak Indonesia dan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat. Keterlibatan UMKM merupakan kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
Kesimpulan: Kolaborasi untuk Keberhasilan MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, dan UMKM. Dengan melibatkan UMKM secara penuh, program MBG tidak hanya akan menjamin kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.