Papua Barat Daya Bentuk Satgas Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis
Pemprov Papua Barat Daya membentuk satuan tugas untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di enam kabupaten/kota, dengan prioritas pada sekolah-sekolah di daerah pedalaman.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengambil langkah proaktif dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, dan Polri diumumkan pada Senin, 10 Maret 2024 di Sorong. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi program nasional tersebut di enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menjelaskan pentingnya satgas ini dalam mengawal terlaksananya MBG secara menyeluruh. Kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemprov PBD berkomitmen untuk mendukung penuh program MBG, dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.
Pembentukan satgas ini bukan hanya sekadar deklarasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan penyaluran bantuan makanan bergizi tepat sasaran dan efektif. Satgas akan berperan dalam melakukan pemetaan kebutuhan, pemantauan, serta memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan program ini.
Pembagian Peran dan Infrastruktur Pendukung
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur pendukung program MBG. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kambu. Pembangunan jalan menuju dapur gizi, penyediaan air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran program.
Gubernur menekankan komitmen Pemprov PBD untuk mendukung penuh program nasional ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang sangat membutuhkan bantuan makanan bergizi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak-anak di perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi dibandingkan dengan anak-anak di daerah terpencil.
Setelah satgas terbentuk, akan dilakukan pemetaan kebutuhan untuk memastikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terlaksana dengan baik. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Realisasi Program MBG di Kabupaten dan Kota Sorong
Implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong masih dalam tahap awal. Saat ini, baru 10 sekolah di Distrik Aimas, Mariat, dan Mayamuk yang mendapatkan manfaat dari program ini. Padahal, target penerima program di Kabupaten Sorong mencapai 28.341 siswa di 288 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
Di Kota Sorong, realisasi program MBG juga masih terbatas. Baru 8 sekolah yang tercakup dalam program ini, dengan satu dapur sehat yang telah beroperasi. Target penerima program di Kota Sorong jauh lebih besar, yakni 43.407 siswa di 249 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan seluruh siswa yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari Program MBG.
Dengan adanya satgas ini diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian target penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Koordinasi yang baik dan pemantauan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pembentukan satgas ini diharapkan mampu mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program MBG di Papua Barat Daya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari TNI/Polri, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak di Papua Barat Daya, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil dan membutuhkan bantuan makanan bergizi.
