Papua Barat Daya Bentuk Satgas Optimalkan Program Makan Bayi dan Balita Sehat
Pemprov Papua Barat Daya akan membentuk Satgas untuk memastikan Program Makan Bayi dan Balita Sehat (MBG) berjalan optimal di enam kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengoptimalkan Program Makan Bayi dan Balita Sehat (MBG). Satgas ini akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta unsur TNI dan Polri. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Sorong, Senin (10/3).
Pembentukan Satgas ini dinilai krusial untuk memastikan program nasional ini berjalan lancar di enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. "Satgas ini akan berkolaborasi dengan Badan Nasional Pangan (Bapanas)," ujar Gubernur Kambu. Peran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, sangat penting dalam mendukung kelancaran program ini.
Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan membantu pembangunan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan menuju dapur nutrisi, penyediaan air bersih, dan fasilitas penunjang lainnya. "Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan di seluruh wilayah," tegasnya. Setelah Satgas dibentuk, akan dilakukan pemantauan untuk memetakan kebutuhan dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat.
Pembentukan Satgas dan Dukungan Pemerintah
Gubernur Kambu menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program MBG sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Secara prinsip, kita terus mendukung program nasional sesuai kemampuan keuangan kita," katanya. Prioritas penerima manfaat MBG adalah mereka yang sangat membutuhkan, terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Di Kabupaten Sorong, program MBG saat ini menargetkan 10 sekolah di tiga distrik, yaitu Aimas, Mariat, dan Mayamuk. Total penerima manfaat MBG di Kabupaten Sorong ditargetkan mencapai 28.341 siswa di 288 unit pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Sementara itu, di Kota Sorong, program MBG baru diterapkan di delapan sekolah dengan satu dapur sehat, yang menargetkan 43.407 siswa di 249 sekolah. Pembentukan Satgas diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dan memastikan program MBG berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Infrastruktur dan Akses sebagai Kunci Sukses Program
Salah satu tantangan utama dalam implementasi program MBG di Papua Barat Daya adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengatasi kendala ini dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan.
Selain infrastruktur, aspek pengawasan dan monitoring juga sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif. Satgas yang akan dibentuk akan berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan perkembangannya kepada pemerintah pusat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Bapanas, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program MBG di Papua Barat Daya.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan program MBG dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak di Papua Barat Daya. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Keberhasilan program MBG di Papua Barat Daya tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga pada komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Kesimpulan
Pembentukan Satgas untuk mengoptimalkan Program Makan Bayi dan Balita Sehat (MBG) di Papua Barat Daya merupakan langkah strategis untuk memastikan program ini berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah. Komitmen pemerintah daerah, kolaborasi antar instansi, dan dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk keberhasilan program ini dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di Papua Barat Daya.