Cegah Mafia, Pemda Diminta Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Dukungan masif pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah intervensi mafia, terutama mengingat keterbatasan anggaran.

Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah untuk suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini krusial, tak hanya untuk pencapaian program, tetapi juga untuk mencegah campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti mafia.

Plt Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi, mengungkapkan tingginya antusiasme pemerintah daerah. Hampir setiap hari, BGN dikunjungi oleh gubernur, wali kota, bupati, bahkan sekretaris daerah yang menyatakan kesiapan membantu program MBG di wilayahnya. "Kami menyambut baik hal ini," ujar Yessi dalam seminar Forum Pemred di Jakarta, Rabu (22/1), "karena dukungan ini sangat membantu, termasuk untuk memberantas mafia."

Respons positif dari pemerintah daerah sangat penting karena jumlah penerima manfaat MBG yang besar (82,9 juta orang hingga akhir 2025) berbanding terbalik dengan keterbatasan anggaran. Anggaran MBG saat ini hanya Rp71 triliun, tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat. Berdasarkan perhitungan BGN, anggaran tersebut hanya cukup untuk 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Kepala BGN bahkan menyebutkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan (17/1) bahwa dibutuhkan anggaran minimal Rp100 triliun untuk mencapai target.

BGN berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kantor, dapur, dan memastikan ketersediaan bahan makanan. BGN sendiri akan bertanggung jawab atas standar gizi makanan yang diolah. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mencapai target penerima manfaat MBG, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal.

Yessi menambahkan, "5.000 SPPG menjadi target kami tahun ini, 20 titik di antaranya berada di daerah. Rata-rata satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam. Artinya, ada perputaran ekonomi, dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan semua itu."

Dengan memastikan kelancaran dan keamanan proses pengadaan bahan baku, termasuk mencegah manipulasi harga, pemerintah daerah berperan besar dalam keberhasilan program MBG. Kolaborasi yang erat antara BGN dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini dan memastikan generasi Indonesia mendapatkan gizi yang baik.

Kesimpulannya, dukungan aktif dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Partisipasi mereka, baik dalam hal infrastruktur maupun pengawasan, sangat penting untuk menjamin pencapaian target dan mencegah praktik-praktik koruptif.