Pemkab Bekasi Perkuat Peran Perempuan di Hari Kartini: Dorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemkab Bekasi maknai Hari Kartini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memperingati Hari Kartini tahun ini dengan fokus pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan kontribusi nyata perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, di Cikarang pada Senin, 21 April.

Ani Gustini menekankan komitmen Pemkab Bekasi dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemkab Bekasi menitikberatkan kontribusi perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. "Pemkab Bekasi komitmen mendorong kesetaraan jender serta pemberdayaan perempuan dengan menitikberatkan kontribusi nyata kaum perempuan di sektor ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Dengan mengusung tema nasional '1.000 Profesi Perempuan dan Gen Z', Pemkab Bekasi optimis bahwa perempuan di daerah tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lebih lanjut, diharapkan perempuan dapat membentuk keluarga yang tangguh dan berpendidikan, melanjutkan cita-cita RA Kartini.

Penguatan Peran Perempuan di Kabupaten Bekasi

Berbagai program telah digulirkan Pemkab Bekasi untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan. Salah satunya adalah pemberian apresiasi kepada perempuan inspiratif dan penguatan organisasi perempuan, seperti Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program ini sejalan dengan upaya Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, yang mendorong ibu-ibu menjadi orang tua asuh sebagai bentuk perlindungan anak.

Ani Gustini juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjangkau masyarakat melalui program-program seperti PKK dan posyandu. Ia mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk berani melapor jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan. "Perempuan harus aktif menjalankan fungsi sebagai ibu, baik di rumah maupun di tengah masyarakat. Kita harus pastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Di Kabupaten Bekasi juga ada kelompok perempuan kepala keluarga yang turut diberdayakan," ucapnya.

Pemerintah daerah juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas organisasi perempuan. Tujuannya adalah memastikan perempuan memiliki akses terhadap keterampilan dan kemandirian ekonomi, serta mendapatkan dukungan ketika menghadapi tantangan. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat memberdayakan perempuan secara holistik.

Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Bekasi menyadari bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan kolaborasi. Kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih besar. Dengan kolaborasi yang kuat, perempuan di Kabupaten Bekasi dapat diberdayakan, memiliki kemandirian ekonomi, dan menjadi agen perubahan di keluarga dan lingkungannya.

Ani Gustini menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini bukan hanya sekadar seremoni. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Semangat RA Kartini diharapkan terus menginspirasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Melalui berbagai program dan kolaborasi, Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus memberdayakan perempuan dan memastikan kesetaraan gender terwujud.

Lebih lanjut, Pemkab Bekasi juga menekankan pentingnya pendidikan dan ekonomi bagi perempuan. Mereka menyadari bahwa akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi yang setara sangat krusial bagi pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.