Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian tiga Raperda Bangka Barat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pemkab dan DPRD Gunung Mas Sepakati RPJMD 2025-2030: Fokus Infrastruktur, SDM, dan Ekonomi
Pemkab dan DPRD Gunung Mas Sepakati RPJMD 2025-2030: Fokus Infrastruktur, SDM, dan Ekonomi

Pemkab dan DPRD Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menyepakati rancangan awal RPJMD 2025-2030 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan reformasi birokrasi.

Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Bupati Gianyar Serahkan Raperda Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali ke DPRD
Bupati Gianyar Serahkan Raperda Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali ke DPRD

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyerahkan Raperda penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali ke DPRD Gianyar untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Hukum dan HAM Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati Mamuju Tengah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif
Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengajukan tiga Raperda krusial kepada DPRD, meliputi Pilkades serentak, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendidikan inklusif, demi kemajuan daerah.

Pemkab Gunung Mas Perkuat BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi
Pemkab Gunung Mas Perkuat BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, gencar memperkuat peran BUMDes dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dengan melibatkan BUMDes dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan pada tahun 2025.

Rejang Lebong Siapkan 10 Raperda Baru untuk Tahun 2025
Rejang Lebong Siapkan 10 Raperda Baru untuk Tahun 2025

Pemkab Rejang Lebong menyiapkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru untuk dibahas bersama DPRD setempat pada tahun 2025, mencakup isu pangan, investasi, kepariwisataan, dan lainnya.

Pasaman Barat Targetkan 11 Perda Baru di 2025 untuk Kembangkan Daerah
Pasaman Barat Targetkan 11 Perda Baru di 2025 untuk Kembangkan Daerah

Pemkab Pasaman Barat, Sumatera Barat, menargetkan pembentukan 11 Peraturan Daerah (Perda) baru pada tahun 2025 untuk mendukung kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat.