Kemenkumham Harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas
Kemenkumham Harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah, selaraskan dengan peraturan perundang-undangan demi produk hukum daerah berkualitas.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian tiga Raperda Bangka Barat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

RPJMD Bangka Tengah 2025-2029 Disahkan: Fokus Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik Berkualitas
RPJMD Bangka Tengah 2025-2029 Disahkan: Fokus Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik Berkualitas

DPRD Bangka Tengah sahkan nota kesepakatan RPJMD 2025-2029, fokus pada ekonomi inklusif, kesejahteraan sosial merata, dan pelayanan publik inovatif.

RPJMD Bangka Tengah 2025-2029: Visi
RPJMD Bangka Tengah 2025-2029: Visi "Kabupaten Bangka Tengah Maju" dan Tiga Pilar Kemajuan

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menyampaikan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dengan visi "Kabupaten Bangka Tengah Maju" dan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Pemkab Rejang Lebong Siapkan 7 Raperda untuk Prolegda 2025
Pemkab Rejang Lebong Siapkan 7 Raperda untuk Prolegda 2025

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2025, termasuk Raperda RPJMD dan revisi perda yang sudah tidak relevan.

Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan
Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperda Bangka Selatan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh, selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045: Tata Ruang Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan
Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045: Tata Ruang Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tiga fraksi DPRD Badung, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, menyetujui Raperda RTRW Badung 2025-2045, mengantisipasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru
Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru

Kemenkumham Kalsel beri pendampingan penuh harmonisasi raperda inisiatif DPRD Banjarbaru untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya dalam menghadapi kendala SDM, waktu, dan anggaran di Pemkot Banjarbaru.

DPRD Barito Selatan Bahas Raperda Kearsipan dan Hukum Adat Februari 2025
DPRD Barito Selatan Bahas Raperda Kearsipan dan Hukum Adat Februari 2025

DPRD Barito Selatan akan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yaitu Raperda Kearsipan dan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, pada Februari 2025 mendatang, serta melakukan konsultasi terkait Raperda RTRW dan Rapat Dengar Pendapa

Rejang Lebong Siapkan 10 Raperda Baru untuk Tahun 2025
Rejang Lebong Siapkan 10 Raperda Baru untuk Tahun 2025

Pemkab Rejang Lebong menyiapkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru untuk dibahas bersama DPRD setempat pada tahun 2025, mencakup isu pangan, investasi, kepariwisataan, dan lainnya.

Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah
Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif dan Penanggulangan Bencana Bangka Tengah agar sesuai aturan hukum, demi terciptanya regulasi berkualitas dan efektif.