Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Raperda Bangka Barat, Pastikan Produk Hukum Daerah Selaras

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian tiga Raperda Bangka Barat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

DPRD Sigi Bentuk Pansus Bahas RPJMD 2025-2030: Wujudkan Sigi yang Lebih Baik
DPRD Sigi Bentuk Pansus Bahas RPJMD 2025-2030: Wujudkan Sigi yang Lebih Baik

Pansus I DPRD Sigi resmi dibentuk untuk membahas Rancangan Awal Raperda RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2030, fokus pada peningkatan kualitas pemerintahan dan SDM.

Pemprov dan DPRD Kaltara Bahas RTRW 2025-2045: Landasan Pembangunan 20 Tahun Mendatang
Pemprov dan DPRD Kaltara Bahas RTRW 2025-2045: Landasan Pembangunan 20 Tahun Mendatang

Pemerintah Provinsi Kaltara dan DPRD Kaltara memulai pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltara 2025-2045 sebagai landasan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi pembangunan nasional.

Badung Matangkan Raperda RTRW 2025-2045: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Badung Matangkan Raperda RTRW 2025-2045: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab dan DPRD Badung bahas penetapan hasil evaluasi Raperda RTRW 2025-2045 untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Badung.

Pemkab Rejang Lebong Siapkan 7 Raperda untuk Prolegda 2025
Pemkab Rejang Lebong Siapkan 7 Raperda untuk Prolegda 2025

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2025, termasuk Raperda RPJMD dan revisi perda yang sudah tidak relevan.

DPRD Sumbar Matangkan Raperda RTRW 2025-2045: Target Sahkan Dua Bulan Lagi
DPRD Sumbar Matangkan Raperda RTRW 2025-2045: Target Sahkan Dua Bulan Lagi

DPRD Sumatera Barat tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 untuk memastikan keselarasan dan legalitas regulasi.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pemekaran Desa di Barito Kuala
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pemekaran Desa di Barito Kuala

Kemenkumham Kalsel memastikan regulasi pemekaran Desa Semangat Dalam di Barito Kuala selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif
Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengajukan tiga Raperda krusial kepada DPRD, meliputi Pilkades serentak, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendidikan inklusif, demi kemajuan daerah.

Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045: Tata Ruang Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan
Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045: Tata Ruang Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tiga fraksi DPRD Badung, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, menyetujui Raperda RTRW Badung 2025-2045, mengantisipasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru
Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru

Kemenkumham Kalsel beri pendampingan penuh harmonisasi raperda inisiatif DPRD Banjarbaru untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya dalam menghadapi kendala SDM, waktu, dan anggaran di Pemkot Banjarbaru.

Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas
Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas

Sekretariat Dewan Balangan meminta pendampingan Kemenkum Kalsel dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur.