Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pemekaran Desa di Barito Kuala

Kemenkumham Kalsel memastikan regulasi pemekaran Desa Semangat Dalam di Barito Kuala selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pemekaran Desa Semangat Dalam di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah Batola, dan bertujuan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi ini dipandang krusial untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan efektif.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya harmonisasi raperda ini. Ia menyatakan, "Harmonisasi raperda ini untuk memastikan regulasi yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Kemenkumham dalam menjaga konsistensi dan kualitas peraturan daerah di Kalimantan Selatan.

Proses harmonisasi raperda pemekaran Desa Semangat Dalam dilakukan secara cermat dan teliti. Hal ini melibatkan tim ahli dari Kemenkumham Kalsel, yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bahjahtul Mardiah dan Eryck Yulianto. Kehadiran para ahli ini memastikan bahwa raperda tersebut disusun sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan terbebas dari potensi konflik regulasi.

Pemekaran Desa Semangat Dalam: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah lama mengusulkan pemekaran Desa Semangat Dalam. Hal ini didorong oleh luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga pemekaran dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, Moch Aziz, menjelaskan bahwa pemekaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Moch Aziz menambahkan bahwa Bupati Batola telah menyetujui rencana pemekaran ini. Selanjutnya, akan ditetapkan Peraturan Bupati untuk mengatur proses persiapan pemekaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pemekaran Desa Semangat Dalam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan wilayah yang lebih kecil dan terbagi, diharapkan pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemekaran, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien.

Proses pemekaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembagian wilayah dan sumber daya yang lebih merata, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Semangat Dalam.

Proses Harmonisasi dan Persiapan Pemekaran

Rapat harmonisasi raperda dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Batola. Kehadiran Kepala Dinas PMD Batola, Moch Aziz, beserta jajarannya menunjukkan komitmen penuh dalam proses pemekaran ini. Mereka turut aktif memberikan masukan dan memastikan bahwa raperda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, Plh Kepala Bagian Hukum Khairunnisa dan jajarannya juga turut hadir dalam rapat. Kehadiran mereka memastikan aspek hukum dalam proses pemekaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjamin legalitas dan validitas raperda yang dihasilkan.

Proses harmonisasi ini memastikan bahwa raperda pemekaran Desa Semangat Dalam tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, raperda yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Setelah melalui proses harmonisasi, raperda akan diajukan ke DPRD Batola untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Setelah disahkan, peraturan daerah tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemekaran Desa Semangat Dalam.

Dengan adanya harmonisasi raperda ini, diharapkan proses pemekaran Desa Semangat Dalam dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa pemekaran tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.