Pemkab Kubu Raya Perkuat Sinergi Demi Percepatan Pembangunan 2026
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, tekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan pihak ketiga untuk percepatan pembangunan daerah pada tahun 2026, termasuk usulan alih status jalan dan pembangunan jembatan.
Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sujiwo, pada Selasa (6/5) di Pontianak, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antar pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, serta pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026. Upaya ini mencakup berbagai program dan proyek infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sujiwo menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan. Ia menyatakan, "Saya ingin tegaskan bahwa sinergisitas antara program-program kabupaten dan provinsi itu menjadi suatu keharusan. Maka, setiap saat saya selalu berkomunikasi dengan Bapak Gubernur dalam rangka kita menyinergikan beberapa program, karena saya mempunyai prinsip bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Kubu Raya harus mendapat topangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, selain dari APBD sendiri."
Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, Bupati Sujiwo juga berharap adanya kontribusi dari pihak ketiga, seperti CSR dan bantuan lainnya untuk mendukung pembangunan di Kubu Raya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya memajukan daerah.
Usulan Pembangunan dan Sinergi dengan Provinsi
Dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya mengajukan beberapa inisiatif pembangunan yang akan disinergikan dengan pemerintah provinsi. Salah satu usulan penting adalah alih status dua ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Ruas jalan yang diusulkan adalah Sungai Raya Dalam-Punggur-Raya Kakap dan Mega Timur-Kuala Mandor B hingga Sungai Enau (berbatasan dengan Kabupaten Landak).
Bupati Sujiwo berpendapat bahwa pengelolaan jalan antar kota dan kabupaten idealnya berada di bawah pemerintah provinsi. "Antara kota dan kota lain, kabupaten dengan kabupaten lain, atau kota dengan kabupaten lain idealnya diserahkan kepada pemerintah provinsi," tuturnya. Hal ini menunjukkan upaya untuk optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan efisiensi anggaran.
Selain usulan alih status jalan, Bupati Sujiwo juga mengusulkan pembangunan Jembatan Makam Kubu dan meminta dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi. Ia berharap dukungan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur vital di Kabupaten Kubu Raya.
"Kami sangat mengharapkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya," ujarnya. Permintaan dukungan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah provinsi.
Dukungan Gubernur Kalimantan Barat
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam forum Musrenbang Kalbar 2026, juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia melihat hal ini sebagai tantangan dan peluang besar, terutama di wilayah perbatasan.
Gubernur Norsan juga menyampaikan capaian positif Kalimantan Barat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kalbar berhasil naik dari zona sedang ke zona tinggi pada tahun 2024. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Norsan menambahkan, "Dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kita mampu naik peringkat dari posisi kelima menuju posisi ketiga di regional Kalimantan." Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai kemajuan pembangunan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah kolaboratif. "Pembangunan sejati adalah kolaboratif. Hanya dengan bersatu kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," katanya.
Musrenbang tersebut diharapkan dapat menyinergikan rencana pembangunan daerah dengan visi provinsi dan nasional, sehingga pembangunan terpadu dan tepat sasaran dapat terwujud. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
