Pemkab Kudus Libatkan Aparat Tuntaskan Pembangunan Pasar Babe
Pemkab Kudus berkolaborasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI untuk mengawasi pembangunan kembali Pasar Babe pasca kebakaran Juni 2024, dengan anggaran Rp1,5 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, melibatkan aparat penegak hukum dalam proyek pembangunan kembali Pasar Barang Bekas (Babe). Kerja sama ini melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI untuk memastikan proyek senilai Rp1,5 miliar berjalan lancar dan bebas dari masalah.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Andi Imam Santoso, menjelaskan kolaborasi ini bertujuan meminimalisir potensi masalah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek di lapangan. Langkah ini juga bagian dari komitmen Pemkab Kudus untuk menerapkan prinsip good governance.
Anggaran sebesar Rp1,5 miliar, sama dengan tahun sebelumnya, dialokasikan untuk pembangunan kembali Pasar Babe di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya pengawasan dan kemitraan dengan aparat penegak hukum. Pihak Pemkab Kudus memastikan proyek ini menjadi prioritas dan tidak akan terkena refocusing anggaran.
Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan, dengan target pelaksanaan konstruksi dimulai awal Maret 2025. Pembangunan kembali Pasar Babe sangat penting mengingat kebakaran pada 5 Juni 2024 telah menghanguskan 276 los milik sekitar 200 pedagang, mengakibatkan kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar.
Meskipun sebagian pedagang telah mendirikan kios sementara, banyak yang masih menunggu modal untuk membangun kembali kios dan membeli barang dagangan baru karena kehilangan hampir seluruh barang dagangan akibat kebakaran tersebut.
Keterlibatan Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI diharapkan dapat memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek pembangunan Pasar Babe. Dengan pengawasan ketat, diharapkan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang.
Proyek pembangunan Pasar Babe ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kudus dalam memulihkan perekonomian masyarakat pasca-kebakaran. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang bersih dan transparan.
