Pemkab Manggarai Barat Bentuk Satgas Awasi Peredaran Rokok Ilegal: Rp1 Miliar Digelontorkan!
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membentuk satgas untuk mengawasi peredaran rokok ilegal di 12 kecamatan, didukung dana Rp1 miliar dari DBHCT dan dana bagi hasil pajak rokok.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, gencar memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah konkritnya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan yang melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai Labuan Bajo, TNI, dan Polri. Satgas ini akan beroperasi di seluruh 12 kecamatan di wilayah tersebut. Pembentukan satgas ini dipicu maraknya peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat.
Pembentukan satgas ini mendapat dukungan dana signifikan. Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengungkapkan bahwa Pemkab Manggarai Barat menerima alokasi dana sebesar kurang lebih Rp1 miliar dari Kementerian Keuangan pada tahun 2025. Dana tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Dana ini akan digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan satgas dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Masalah peredaran rokok ilegal di Manggarai Barat memang cukup serius. Sasaran utama peredaran rokok ilegal ini adalah warga di pelosok desa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran satgas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memastikan pengawasan yang menyeluruh. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka peredaran rokok ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
Satgas dan Sosialisasi: Strategi Berlapis untuk Tekan Rokok Ilegal
Satgas yang dibentuk tidak hanya berfokus pada penindakan. Mereka juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di 12 kecamatan. Sosialisasi ini mencakup ciri-ciri rokok ilegal, bahaya konsumsi rokok ilegal, serta peraturan perundang-undangan terkait. Kegiatan sosialisasi ini dikolaborasikan dengan Kantor Bea Cukai Labuan Bajo.
Sasaran sosialisasi adalah masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pemilik kios. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pelaku usaha sering menjadi perantara dalam peredaran rokok ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli rokok ilegal karena harga yang lebih murah tidak sebanding dengan risiko kesehatan dan kerugian negara.
Pada tahun 2024, sosialisasi telah dilakukan di lima kecamatan, yaitu Komodo, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, dan Kuwus. Hasilnya cukup positif, banyak pelaku usaha yang memahami dan menghentikan penjualan rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan strategi efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal.
"Dampaknya banyak pelaku usaha setelah kami sosialisasi mereka jadi paham dan tidak beli lagi rokok ilegal, begitu juga masyarakat," ujar Yeremias Ontong.
Penindakan Rokok Ilegal dan Dampak Negatifnya
Meskipun satgas aktif melakukan sosialisasi, penindakan tetap menjadi bagian penting dalam pemberantasan rokok ilegal. Namun, kewenangan penindakan sepenuhnya berada di tangan Bea Cukai Labuan Bajo. Pada tahun 2024, Bea Cukai Labuan Bajo telah menyita 1011 bungkus rokok ilegal atau setara dengan 20.220 batang rokok di beberapa kecamatan, termasuk Komodo, Mbeliling, Sano Ngoang, Lembor, Boleng, dan Kuwus.
Peredaran rokok ilegal memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi masyarakat maupun negara. Rokok ilegal lebih terjangkau harganya, sehingga meningkatkan konsumsi rokok dan berdampak pada peningkatan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit terkait rokok. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga mengurangi penerimaan negara karena potensi pajak yang hilang.
"Rokok ilegal memberikan dampak negatif baik bagi masyarakat maupun bagi negara seperti meningkatkan keterjangkauan masyarakat mengonsumsi rokok karena harga rokok ilegal lebih murah, meningkatkan konsumsi rokok, meningkatkan tingkat kematian atau kesakitan akibat konsumsi rokok yang bertambah, mengurangi penerimaan negara karena rokok ilegal mengakibatkan potensi penerimaan negara yang hilang," jelas Yeremias Ontong.
Dengan dukungan dana yang signifikan dan kolaborasi antar instansi, diharapkan Satgas Pengawasan Rokok Ilegal Kabupaten Manggarai Barat dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pemberantasan rokok ilegal ini merupakan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara.
"Kami bekerja dengan rekan-rekan aparat penegak hukum, mudah-mudahan satgas yang terbentuk ini bisa sama-sama turun untuk pengawasan rokok ilegal sehingga kita bisa bebas dari rokok ilegal," tutup Yeremias Ontong.
