Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
M. Tohamaksun
Editor M. Tohamaksun
M
Reporter
  • M. Tohamaksun
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pembangunan Infrastruktur Air di Jayapura Terhambat: Sengketa Ulayat dan Dana Tambahan
Pembangunan Infrastruktur Air di Jayapura Terhambat: Sengketa Ulayat dan Dana Tambahan

Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Siborgonyi, Jayapura, terhenti akibat sengketa lahan dengan pemilik hak ulayat yang meminta dana tambahan Rp1,2 miliar, mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Sumber Antara
Pemkab dan Polres Jayawijaya Buka Akses Jalan Trans Papua
Pemkab dan Polres Jayawijaya Buka Akses Jalan Trans Papua

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Polres Jayawijaya berkolaborasi membuka blokade jalan Trans Papua di Kampung Oagambak yang dilakukan warga sebagai protes atas kecelakaan lalu lintas yang belum terungkap pelakunya.

konten ai
Pemprov Jabar Hanya Terima Rp2,65 Miliar dari PT TRPN, Tiga Kali Tolak Perizinan
Pemprov Jabar Hanya Terima Rp2,65 Miliar dari PT TRPN, Tiga Kali Tolak Perizinan

Pemprov Jabar hanya menerima Rp2,65 miliar dari PT TRPN terkait sewa lahan di Bekasi, dan tiga kali menolak permohonan izin pembangunan pagar laut karena tak sesuai aturan serta prosedur lingkungan.

konten ai
Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas
Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas

Kejaksaan Tinggi Sumbar membantu LLDIKTI X memulihkan aset tanah seluas 725 meter persegi di Padang yang ditempati warga, setelah mediasi gagal, pematokan batas tanah akhirnya dilakukan.

#planetantara
BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat
BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan komunal bagi masyarakat adat, guna memberikan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka.

Sumber Antara
Polemik Penutupan Akses Jalan PIK: Menteri ATR/BPN Limpahkan ke Menteri PKP
Polemik Penutupan Akses Jalan PIK: Menteri ATR/BPN Limpahkan ke Menteri PKP

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan polemik penutupan akses jalan Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), karena menyangkut kawasan pemukiman.

konten ai
Sengketa Tanah, Layanan Puskesmas Pahandut Palangka Raya Tetap Jalan
Sengketa Tanah, Layanan Puskesmas Pahandut Palangka Raya Tetap Jalan

Layanan kesehatan di Puskesmas Pahandut, Palangka Raya tetap beroperasi meskipun tengah bersengketa kepemilikan tanah, DPRD Kota Palangka Raya akan mengawal proses penyelesaian.

#planetantara
PN Cibadak Eksekusi Lahan 1,2 Hektare di Palabuhanratu: 21 Keluarga Terdampak
PN Cibadak Eksekusi Lahan 1,2 Hektare di Palabuhanratu: 21 Keluarga Terdampak

Pengadilan Negeri Cibadak melaksanakan eksekusi lahan seluas 1,2 hektare di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan 21 keluarga kehilangan tempat tinggal setelah proses hukum yang panjang.

Sukabumi