Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sengketa Lahan SD Negeri 10 Karanggondang Jepara: Pemkab Segera Cari Solusi
Sengketa Lahan SD Negeri 10 Karanggondang Jepara: Pemkab Segera Cari Solusi

Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya menyelesaikan sengketa lahan SD Negeri 10 Karanggondang yang terancam ditutup paksa oleh ahli waris, demi kenyamanan belajar mengajar 98 siswa.

Pelayanan Publik di Papua Kembali Aktif Setelah Pemalangan Berakhir
Pelayanan Publik di Papua Kembali Aktif Setelah Pemalangan Berakhir

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan pelayanan publik telah kembali normal setelah pemalangan kantor Satpol PP selama beberapa bulan akibat sengketa lahan di Kampung Kayu Pulo berakhir melalui mediasi.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Terhambat, Gubernur Desak Solusi Cepat
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Terhambat, Gubernur Desak Solusi Cepat

Pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan terhambat masalah tanah ulayat; Gubernur John Tabo meminta penyelesaian segera dan kerjasama masyarakat.

Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas
Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas

Kejaksaan Tinggi Sumbar membantu LLDIKTI X memulihkan aset tanah seluas 725 meter persegi di Padang yang ditempati warga, setelah mediasi gagal, pematokan batas tanah akhirnya dilakukan.

Pembangunan Infrastruktur Air di Jayapura Terhambat: Sengketa Ulayat dan Dana Tambahan
Pembangunan Infrastruktur Air di Jayapura Terhambat: Sengketa Ulayat dan Dana Tambahan

Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Siborgonyi, Jayapura, terhenti akibat sengketa lahan dengan pemilik hak ulayat yang meminta dana tambahan Rp1,2 miliar, mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Pemkab dan Polres Jayawijaya Buka Akses Jalan Trans Papua
Pemkab dan Polres Jayawijaya Buka Akses Jalan Trans Papua

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Polres Jayawijaya berkolaborasi membuka blokade jalan Trans Papua di Kampung Oagambak yang dilakukan warga sebagai protes atas kecelakaan lalu lintas yang belum terungkap pelakunya.

Pemprov Jabar Hanya Terima Rp2,65 Miliar dari PT TRPN, Tiga Kali Tolak Perizinan
Pemprov Jabar Hanya Terima Rp2,65 Miliar dari PT TRPN, Tiga Kali Tolak Perizinan

Pemprov Jabar hanya menerima Rp2,65 miliar dari PT TRPN terkait sewa lahan di Bekasi, dan tiga kali menolak permohonan izin pembangunan pagar laut karena tak sesuai aturan serta prosedur lingkungan.