Pembangunan Infrastruktur Air di Jayapura Terhambat: Sengketa Ulayat dan Dana Tambahan
Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Siborgonyi, Jayapura, terhenti akibat sengketa lahan dengan pemilik hak ulayat yang meminta dana tambahan Rp1,2 miliar, mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur air bersih di Kota Jayapura kembali menghadapi kendala. Proyek sistem penyediaan air minum di intake Siborgonyi, Distrik Heram, terhenti akibat adanya palang dari pemilik hak ulayat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Amos Wenda, pada Jumat pekan lalu.
Sengketa Lahan dan Permintaan Dana Tambahan
Amos Wenda menjelaskan bahwa upaya mediasi telah dilakukan bersama Inspektorat, namun belum membuahkan hasil. Pembangunan terpaksa dihentikan sementara waktu. "Jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan inspektorat dan juga menggelar rapat, hanya saja hingga kini belum ada penyelesaian sehingga pembangunan dihentikan sementara," ungkap Amos.
Pihaknya menyayangkan aksi tersebut, mengingat proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah pertemuan antara pengusaha, pihak ketiga, dan Wali Kota, muncul permintaan tambahan dana yang signifikan dari pemilik hak ulayat.
"Setelah pertemuan tersebut ada permintaan tambahan dana yang lebih besar," lanjut Amos. Permintaan tersebut mencapai angka Rp1,2 miliar sebagai ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut. Meskipun demikian, Pemprov Papua tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai rencana.
Dampak Terhadap Ketersediaan Air Bersih
Intake Siborgonyi merupakan sumber air baru yang sangat dinantikan oleh Kota Jayapura. Sumber air ini memiliki kapasitas 220 liter/detik, dan diperkirakan akan dimanfaatkan 100 liter/detik untuk meningkatkan jam pelayanan air bersih di kota tersebut. Terhentinya proyek ini berdampak pada keterlambatan peningkatan akses air bersih bagi masyarakat Jayapura.
Amos Wenda menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun, aksi pemalangan ini menyebabkan target pembangunan menjadi meleset. "Sebenarnya anggaran kami untuk membangun itu cukup, hanya saja karena adanya aksi pemalangan maka target kadang tidak sesuai," ucapnya.
Upaya Penyelesaian dan Harapan ke Depan
Pemprov Papua berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Mereka berupaya untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, sekaligus memastikan kelanjutan proyek vital ini. Ke depan, diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan serupa yang menghambat pembangunan infrastruktur penting bagi masyarakat Papua.
Pembangunan infrastruktur air bersih merupakan hal krusial untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keberhasilan proyek ini akan berdampak positif pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Jayapura. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lahan ini menjadi prioritas utama agar proyek dapat dilanjutkan dan masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya.
Kesimpulan
Kasus pembangunan intake Siborgonyi di Jayapura menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait dalam proyek pembangunan infrastruktur. Penyelesaian sengketa lahan dengan cara yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
