Pemkot Makassar Ajak Warga Ikut Musrenbang 2025: Suarakan Aspirasi untuk Pembangunan Kota
Pemerintah Kota Makassar mengajak warga aktif berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 untuk menyampaikan aspirasi demi pembangunan kota yang lebih baik dan berkelanjutan.
Makassar, 21 Januari 2024 - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kota. Caranya? Dengan menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2025.
Pemkot Makassar menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kota. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, saat membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Tamalanrea. Acara yang berlangsung Selasa lalu ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan mereka.
Menurut Andi Muhammad Yasir, Musrenbang merupakan sarana interaktif yang mendorong partisipasi warga. Tujuannya untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan agar terakomodasi hingga ke tingkat kecamatan dan kota. "Musrenbang ini penting untuk memastikan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil warga. Hasil Musrenbang Kecamatan Tamalanrea akan diverifikasi dan dibawa ke Musrenbang Kota Makassar pada Maret mendatang untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Pemkot Makassar juga mengingatkan pentingnya visi "Makassar Kota Dunia, Maju Berkelanjutan, Sombere dan Smart City untuk Semua" sebagai acuan perencanaan pembangunan hingga 20 tahun ke depan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun harus mencerminkan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berdampak positif bagi perekonomian warga.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah pengelolaan dana kelurahan. Pemkot menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi tinggi dalam pengelolaan dana tersebut, sesuai dengan Perwali Nomor 8 Tahun 2020. "Ini penting untuk menghindari temuan dari aparat penegak hukum dan memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran," jelas Yasir.
Yasir yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Setda Kota Makassar mengapresiasi perbaikan sistem Musrenbang oleh Bappeda Makassar. Sistem yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi ini dinilai lebih efektif. Usulan-usulan yang masuk akan terus dipantau untuk memastikan pelaksanaannya sesuai harapan.
Dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, Pemkot Makassar berharap program prioritas yang dihasilkan dari Musrenbang benar-benar sesuai kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata, terutama di tahun yang penuh tantangan ini. Partisipasi aktif warga dalam Musrenbang diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar.
