Pemkot Makassar dan BPS Kolaborasi Bangun Program Pembangunan Berbasis Data Akurat
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkolaborasi dengan BPS untuk membangun program pembangunan berbasis data akurat guna pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar sepakat membangun program pembangunan berbasis data yang akurat. Kolaborasi ini diinisiasi pada Rabu di Makassar, Sulawesi Selatan, menyusul kunjungan Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, kepada Wali Kota. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam memajukan Kota Makassar.
Munafri Arifuddin menekankan pentingnya data valid sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Ia menyatakan, "Sangat penting data valid dalam perencanaan pembangunan dan syukurnya karena BPS punya keahlian dalam pendataan tersebut." Beliau juga memperingatkan bahaya kebijakan yang tidak efektif akibat data yang tidak akurat. "Kita harus berbicara menggunakan data yang valid. Jangan sampai metodenya bagus, tetapi sumber datanya tidak akurat," tegasnya.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan statistik sektoral yang akurat dan terpercaya. Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran, hingga ke tingkat kelurahan melalui program 'Kelurahan dalam Angka'. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi detail bagi setiap kelurahan untuk mendukung kebijakan lokal.
Pentingnya Data Akurat dalam Pembangunan Kota Makassar
Wali Kota Munafri Arifuddin juga meminta BPS untuk menghitung Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Indikator ini akan digunakan untuk mengukur efisiensi investasi pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. "Bisa dihitung seberapa besar pengeluaran pemerintah dan seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal," jelas Munafri.
Abdul Hafid, Kepala BPS Kota Makassar, mengamini pentingnya data sebagai elemen krusial dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Ia menyoroti peran strategis Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang berkontribusi 34 persen terhadap perekonomian Sulsel. Oleh karena itu, kebijakan di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi.
BPS telah menjalankan beberapa program bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) untuk meningkatkan literasi statistik masyarakat. Ke depan, BPS juga mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2025 untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi.
Langkah-langkah Kolaborasi BPS dan Pemkot Makassar
- Penyediaan statistik sektoral yang akurat.
- Program 'Kelurahan dalam Angka' untuk data detail tingkat kelurahan.
- Perhitungan ICOR untuk mengukur efisiensi investasi pemerintah.
- Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
- Program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik).
- Sensus Ekonomi 2026.
- Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.
Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kota Makassar. Dengan data yang valid, diharapkan pembangunan di Makassar dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.
