Pemprov DKI Jakarta Siap Hemat Anggaran: Ikuti Instruksi Presiden

Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025, dengan rencana penerbitan Instruksi Gubernur terkait.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, pada Senin, 27 Januari 2025 di Jakarta.

Teguh menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan turunan dari Inpres tersebut dalam bentuk draf Instruksi Gubernur (Ingub). Pihaknya berkomitmen mendukung penuh Inpres ini sebagai bagian dari pemerintah nasional. Proses penyusunan Ingub diharapkan selesai tepat waktu dan segera diimplementasikan.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pencermatan menyeluruh terhadap anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk memastikan program prioritas mereka tetap terdukung. Prioritas utama adalah mendukung program-program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih serta program nasional lainnya, mengingat pelantikan mereka semakin dekat.

Terkait besaran anggaran yang akan dihemat, Teguh Setyabudi menyatakan bahwa detailnya masih dalam proses penghitungan dan optimasi. Ingub yang tengah disusun akan berfokus pada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penghematan anggaran. Penghitungan anggaran yang lebih detail akan dilakukan setelah SOP tersebut ditetapkan.

Ingub ini merupakan langkah awal. Proses penyelesaiannya diharapkan akan sangat membantu dalam efisiensi anggaran. Pemetaan anggaran yang akan dihemat dilakukan secara menyeluruh, meliputi pengecekan alokasi dan sumber anggaran. Potensi penghematan akan dikaji dari berbagai pos, termasuk perjalanan dinas dan rapat-rapat, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan isi Ingub.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta menekankan komitmennya dalam menjalankan Inpres ini. Proses penghematan dilakukan secara terstruktur dan terukur, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan nasional. Transparansi dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program penghematan anggaran ini.

Kesimpulannya, Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan Inpres penghematan anggaran dengan pendekatan yang sistematis dan terencana. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program prioritas dan efisiensi keuangan daerah, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.