Pemprov DKI Jakarta Tetap Jangkau PPKS Selama Ramadhan: Upaya Tertib dan Humanis
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama Ramadhan, dengan pendekatan humanis demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Jakarta, 17 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap menjangkau kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama bulan Ramadhan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan suasana kondusif bagi warga Jakarta.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali. "Penjangkauan terhadap PPKS akan tetap dilakukan di bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya," ujar Marullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin. "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial akan berkolaborasi untuk melakukan penjangkauan dan penertiban dengan cara-cara yang humanis."
Penjangkauan Humanis, Tetap Tertib
Marullah menekankan pentingnya penertiban dan penjangkauan yang dilakukan dengan pendekatan humanis. "Kita tidak akan bertindak tegas tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing individu," jelasnya. "Jakarta harus tetap tertib dan disiplin, namun hal itu harus diwujudkan dengan cara yang manusiawi."
Ia mengakui bahwa bulan Ramadhan seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meminta-minta dengan memanfaatkan rasa belas kasih masyarakat. Praktik ini, menurut Marullah, kurang dapat diterima. "Mencari rezeki dengan cara memanipulasi situasi bukanlah tindakan yang adil," tegasnya. "Jakarta membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warganya."
Data Penjangkauan PPKS Tahun Lalu
Pada tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial berhasil menjangkau sebanyak 5.998 PPKS. Kelompok PPKS yang paling banyak dijangkau meliputi gelandangan, orang terlantar, penyandang disabilitas mental, dan pengamen. Selain penjangkauan, Dinas Sosial juga memfasilitasi pemulangan 1.512 orang terlantar ke daerah asal mereka.
Pemulangan ini tersebar ke berbagai daerah, antara lain Lampung (646 orang), Surabaya (384 orang), Semarang (340 orang), Cilacap (53 orang), dan Tasikmalaya (89 orang). Data ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam memberikan solusi komprehensif bagi PPKS, tidak hanya sekedar penertiban, tetapi juga pemulangan dan pembinaan.
Upaya Berkelanjutan untuk Jakarta yang Lebih Baik
Marullah menegaskan bahwa upaya penjangkauan dan penertiban PPKS merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya. Dengan pendekatan yang humanis dan terpadu, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan PPKS di Jakarta. Pemprov DKI akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan program untuk membantu kelompok PPKS agar dapat hidup lebih layak dan bermartabat.
Program ini juga menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak hanya fokus pada aspek ketertiban, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial warganya. Dengan menggabungkan penertiban dengan pendekatan humanis dan bantuan pemulangan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara ketertiban dan kepedulian sosial.
