Kemensos Antisipasi Lonjakan Tunawisma Selama Ramadhan

Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah tunawisma dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama bulan Ramadhan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk tunawisma, selama bulan Ramadhan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan tersebut.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo, menjelaskan bahwa Kemensos akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Kerjasama ini akan memastikan penanganan yang efektif terhadap lonjakan jumlah PPKS di setiap wilayah selama bulan suci. Penanganan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

"Kalau lokasinya di DKI Jakarta ya berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta. Begitu pula di daerah lain pastinya menyesuaikan dengan situasi di tiap daerah jadi akan berkoordinasi dengan pemda lah," kata Wamensos Agus usai konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Koordinasi dan Solusi Konkret

Sebagai contoh kolaborasi yang telah terjalin, Wamensos Agus menyebutkan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput sebagai hasil kerjasama antara Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Rusunawa ini berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi para PPKS.

Di DKI Jakarta, Pemda setempat telah menyiapkan berbagai tempat penampungan, termasuk Rusunawa Pasar Rumput, untuk menampung para PPKS yang terjaring. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemda dalam menghadapi potensi peningkatan jumlah tunawisma selama Ramadhan.

Kemensos menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan penanganan PPKS dapat lebih efektif dan terintegrasi.

Antisipasi Praktik yang Tidak Terpuji

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, sebelumnya telah menyoroti potensi penyalahgunaan situasi bulan Ramadhan oleh oknum tertentu. Ia mengakui bahwa momen Ramadhan seringkali dimanfaatkan untuk mengeksploitasi belas kasih masyarakat.

Marullah menyatakan keprihatinannya terhadap praktik tersebut. "Meskipun tidak secara keseluruhan, saya kira kurang fair mencari rezeki dengan cara memanipulasi situasi dan kondisi masing-masing," jelasnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan upaya pencegahan agar situasi Ramadhan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan.

Data Penanganan PPKS di DKI Jakarta Tahun Lalu

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berhasil menjangkau sebanyak 5.998 PPKS. Kelompok PPKS yang paling banyak dijangkau meliputi gelandangan, orang terlantar, penyandang disabilitas mental, dan pengamen.

Selain penjangkauan, Dinas Sosial juga memfasilitasi pemulangan 1.512 orang terlantar ke daerah asal. Sebagian besar pemulangan terkonsentrasi di Lampung (646 orang), Surabaya (384 orang), Semarang (340 orang), Cilacap (53 orang), dan Tasikmalaya (89 orang).

Data ini menunjukkan skala penanganan PPKS yang telah dilakukan dan menjadi acuan dalam perencanaan antisipasi peningkatan jumlah PPKS selama Ramadhan tahun ini.

Kemensos dan Pemda berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan dan perlindungan bagi PPKS selama Ramadhan. Kerjasama yang solid dan antisipasi dini diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari potensi peningkatan jumlah tunawisma dan PPKS.