Pengawasan ESG Perbankan Indonesia Minim, Pengamat Soroti Akuntabilitas dan Standarisasi
Direktur Policy+, Raafi Seiff, menyoroti minimnya pengawasan dan akuntabilitas praktik ESG perbankan di Indonesia, serta terbatasnya regulasi nasional yang mengakibatkan implementasi ESG tidak merata.
Jakarta, 25 Februari 2024 (ANTARA) - Direktur Policy+, Raafi Seiff, menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor perbankan Indonesia. Dalam diskusi publik bertajuk “Peran Investasi ESG Bank Domestik dalam Pendanaan Transisi Energi” di Jakarta, Selasa, Raafi mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya pengawasan dan akuntabilitas praktik ESG perbankan.
Raafi menjelaskan bahwa praktik ESG yang akuntabel sangat bergantung pada kritik dan saran dari berbagai pihak, termasuk organisasi sipil, konsumen, karyawan, dan komunitas yang terdampak. Namun, ia menyayangkan masih terbatasnya kritik dan saran tersebut terhadap praktik ESG bank di Indonesia. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas praktik ESG perbankan nasional.
Lebih lanjut, Raafi menekankan bahwa temuan ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan akuntabilitas praktik ESG di Indonesia. Minimnya pengawasan dan akuntabilitas ini berpotensi menghambat upaya perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG secara efektif dan berkelanjutan.
Peraturan ESG yang Terbatas dan Implementasi yang Tidak Merata
Selain masalah pengawasan dan akuntabilitas, Raafi juga menyoroti terbatasnya peraturan nasional terkait standardisasi ESG di Indonesia. Ia menilai regulasi yang ada masih terlalu fokus pada aspek lingkungan dan belum cukup memperhatikan aspek sosial dan tata kelola.
Kurangnya perhatian pada aspek sosial dan tata kelola, menurut Raafi, menyebabkan implementasi ESG menjadi tidak merata. Akibatnya, kesenjangan implementasi ESG seringkali ditangani oleh institusi keuangan itu sendiri tanpa supervisi dari lembaga yang berwenang. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi dan efektivitas penerapan ESG.
Lebih lanjut, Raafi menambahkan bahwa laporan ESG yang diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia juga menunjukkan variasi dalam hal kejelasan, konten, dan kedalaman informasi. Beberapa bank memberikan penjelasan yang detail, sementara yang lain kurang memberikan rincian yang cukup.
Ketidakkonsistenan dalam pelaporan ESG ini dapat menimbulkan keraguan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen perbankan terhadap praktik ESG. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan investor.
Peran Penting Bank dalam ESG dan Kesadaran Konsumen
Raafi menekankan peran penting institusi keuangan, khususnya perbankan, dalam memahami dan menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap ESG juga dibarengi dengan sikap skeptis terhadap laporan korporasi.
Jika laporan atau komitmen ESG yang dikeluarkan tidak sejalan dengan praktik bisnis korporasi, konsumen dapat kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan ESG.
Bank, menurut Raafi, memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku korporasi, tren investasi, dan dampak sosial. Peran tersebut antara lain meliputi pemberian fasilitas pembiayaan untuk inisiatif berkelanjutan, manajemen risiko, advokasi dan edukasi, serta inovasi produk yang ramah lingkungan.
Dengan demikian, pengawasan dan akuntabilitas praktik ESG perbankan harus ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif. Regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mendukung perbankan Indonesia dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
Ke depan, diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, regulator, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terwujudnya praktik ESG yang berkelanjutan dan akuntabel di sektor perbankan Indonesia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong investasi berkelanjutan.
