Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?
Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?

Pakar hukum kehutanan menyoroti pentingnya Satu Peta Kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi, terutama di sektor kelapa sawit, menyusul terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

Kepastian Hukum, Kunci Penertiban Kawasan Hutan Sawit di Indonesia
Kepastian Hukum, Kunci Penertiban Kawasan Hutan Sawit di Indonesia

Pakar hukum soroti pentingnya kepastian hukum dalam penertiban kawasan hutan sawit, khususnya di Kalimantan Tengah, agar tidak merampas hak rakyat.

Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan
Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan

Dinas Kehutanan Papua Barat akan identifikasi kerusakan hutan lindung dan konservasi akibat aktivitas ilegal, dan merencanakan rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem.

Pemerintah Diminta Beri Kepastian Hukum untuk Industri Sawit demi Jaga Investasi
Pemerintah Diminta Beri Kepastian Hukum untuk Industri Sawit demi Jaga Investasi

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal
TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal

TNI dan Satgas PKH bahu-membahu memberantas kebun sawit ilegal yang merugikan negara dan lingkungan, melibatkan penyitaan lahan dan penegakan hukum.

Tata Guna Lahan Ancam Ekosistem Gambut: Studi Ungkap Isu di Kalimantan Tengah
Tata Guna Lahan Ancam Ekosistem Gambut: Studi Ungkap Isu di Kalimantan Tengah

Studi Pantau Gambut dan Kaoem Telapak ungkap masalah tata guna lahan, kebakaran hutan berulang, dan konflik masyarakat di ekosistem gambut Kalimantan Tengah, mengancam penyerap karbon vital ini.

RSI: SK Penunjukan Kawasan Hutan Tak Sah Tetapkan Lahan di Dalam Kawasan Hutan
RSI: SK Penunjukan Kawasan Hutan Tak Sah Tetapkan Lahan di Dalam Kawasan Hutan

Rumah Sawit Indonesia (RSI) menyatakan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Kawasan Hutan tak bisa jadi dasar penetapan lahan dalam kawasan hutan, karena harus ada verifikasi lapangan dan masyarakat yang memiliki alas hak kuat dapat menggugat.

Penertiban Kawasan Hutan: LPEM UI Tekankan Pendekatan Bijak
Penertiban Kawasan Hutan: LPEM UI Tekankan Pendekatan Bijak

LPEM FEB UI meminta pemerintah menerapkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan secara bijak, mempertimbangkan aspek ekonomi dan keadilan agar tidak merugikan masyarakat dan iklim investasi.

IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi
IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi

Independent Forest Monitoring (IFM) mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kehutanan untuk mencegah deforestasi dan memastikan rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan tidak merusak lingkungan.