Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan
Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan

Pakar hukum kehutanan ingatkan pentingnya penertiban kawasan hutan yang adil dan berkepastian hukum, serta memperhatikan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah terbit.

Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat
Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat

Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan penertiban kawasan hutan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan berdampak pada karyawan dan hak-hak masyarakat, melainkan justru akan membawa manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Kotim.

Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya
Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Penjarahan Sawit Pasca Penyegelan: Pakar Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas
Penjarahan Sawit Pasca Penyegelan: Pakar Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas

Maraknya penjarahan kelapa sawit pasca penyegelan di Kalimantan Tengah membuat pakar hukum kehutanan mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.

Pemkab Kotim Dukung Penindakan Tegas Perkebunan Ilegal, Waspadai Ancaman Kerusakan Kebun Sawit Sitaan
Pemkab Kotim Dukung Penindakan Tegas Perkebunan Ilegal, Waspadai Ancaman Kerusakan Kebun Sawit Sitaan

Pemkab Kotawaringin Timur menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban perkebunan sawit ilegal oleh pemerintah pusat, namun juga menyoroti pentingnya pengelolaan kebun sitaan agar tak rusak.

Pemerintah Sita 3.798,9 Hektare Lahan Sawit PT Agro Bukit di Kalteng
Pemerintah Sita 3.798,9 Hektare Lahan Sawit PT Agro Bukit di Kalteng

Satgas Garuda menyita lahan sawit seluas 3.798,9 hektare milik PT Agro Bukit di Kalimantan Tengah karena pelanggaran perizinan dan dugaan kerugian negara miliaran rupiah.

Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?
Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?

Guru Besar IPB, Yanto Santosa, mendorong penerapan Satu Peta Hutan untuk menertibkan lahan sawit secara arif dan bijaksana, sekaligus menghindari konflik sosial.

RSI: SK Penunjukan Kawasan Hutan Tak Sah Tetapkan Lahan di Dalam Kawasan Hutan
RSI: SK Penunjukan Kawasan Hutan Tak Sah Tetapkan Lahan di Dalam Kawasan Hutan

Rumah Sawit Indonesia (RSI) menyatakan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Kawasan Hutan tak bisa jadi dasar penetapan lahan dalam kawasan hutan, karena harus ada verifikasi lapangan dan masyarakat yang memiliki alas hak kuat dapat menggugat.