Satgas PKH bekerja berdasarkan data resmi dan terukur, memastikan hak pekerja tetap terjaga meski ada penertiban lahan sawit seluas lebih dari satu juta hektare.

Satgas PKH berhasil menguasai lebih dari 1 juta hektare lahan hingga 23 Maret 2025, melampaui target satu juta hektare sebelum Lebaran.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan penertiban kawasan hutan yang melibatkan TNI berjalan kolaboratif dan berhasil menertibkan ratusan ribu hektare lahan ilegal di 19 provinsi.

Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan penertiban kawasan hutan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan berdampak pada karyawan dan hak-hak masyarakat, melainkan justru akan membawa manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Kotim.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh penertiban kawasan hutan oleh Satgas Garuda, sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2025, untuk optimalisasi pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Pemkab Kotawaringin Timur menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban perkebunan sawit ilegal oleh pemerintah pusat, namun juga menyoroti pentingnya pengelolaan kebun sitaan agar tak rusak.

Guru Besar IPB, Yanto Santosa, mendorong penerapan Satu Peta Hutan untuk menertibkan lahan sawit secara arif dan bijaksana, sekaligus menghindari konflik sosial.

Kejaksaan Agung menugaskan Albertus Roni sebagai jaksa koordinator Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jambi untuk memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan hutan.