Kejagung Tugaskan Jaksa Koordinator Satgas PKH di Jambi

Kejaksaan Agung menugaskan Albertus Roni sebagai jaksa koordinator Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jambi untuk memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan hutan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah menugaskan Albertus Roni sebagai jaksa koordinator untuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Provinsi Jambi. Penugasan ini diumumkan oleh Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Noly Wijaya, pada Selasa lalu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi dan mengembalikan kawasan hutan yang telah digunakan secara ilegal.

Penugasan tersebut berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor B-602/F/Fjp/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Surat tersebut ditujukan kepada 20 Kepala Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Jambi. Albertus Roni, yang sebelumnya merupakan anggota Satgas PKH di Kejati Jambi, kini akan memimpin koordinasi upaya penertiban kawasan hutan di provinsi tersebut.

Pembentukan Satgas PKH sendiri didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan hutan di Indonesia, menangani berbagai pelanggaran, dan mengembalikan aset negara yang telah dikuasai secara ilegal.

Tugas Pokok Satgas PKH Jambi

Satgas PKH memiliki tiga tugas utama. Pertama, penagihan denda administratif dan penindakan pelanggaran dengan sanksi denda kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan terkait kawasan hutan. Kedua, penguasaan kembali kawasan hutan yang telah digunakan secara ilegal dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara. Ketiga, pemulihan aset kawasan hutan, yaitu pengelolaan kembali kawasan hutan yang telah ditertibkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Satgas PKH bekerja secara terintegrasi dengan berbagai kelompok kerja (Pokja). Pokja Database bertugas mengumpulkan dan memverifikasi data perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Pokja Identifikasi dan Verifikasi mengklarifikasi kepemilikan lahan dan menilai potensi gangguan keamanan. Sementara itu, Pokja Keamanan dan Ketertiban melakukan operasi intelijen, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Pokja Penegakan Hukum akan bertindak jika ditemukan pelanggaran hukum terkait kawasan hutan, dengan fokus pada penguasaan kembali lahan atas nama pemerintah. Terakhir, Pokja Pemulihan Aset bertugas mengelola kembali kawasan hutan yang telah dikembalikan ke negara. Semua Pokja ini bekerja di bawah koordinasi langsung Presiden.

Sinergitas dan Penegakan Hukum

Noly Wijaya menjelaskan bahwa melalui Satgas PKH, pihak yang melanggar aturan akan diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara. Penguasaan kembali kawasan hutan akan dilakukan pemerintah melalui Pokja Pemulihan Aset. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara Satgas PKH dan seluruh Pokja untuk menyelesaikan permasalahan kawasan hutan di Jambi.

Dengan penugasan Albertus Roni sebagai koordinator, diharapkan upaya penertiban dan perlindungan kawasan hutan di Jambi akan semakin efektif dan terkoordinasi. Satgas PKH diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya, memastikan penegakan hukum yang adil dan mengembalikan aset negara yang hilang akibat pelanggaran hukum di sektor kehutanan.

Keberhasilan Satgas PKH dalam menjalankan tugasnya akan berdampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam demi generasi mendatang. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.