Pentingnya Program PPTPKH untuk Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Banyumas
Pentingnya Program PPTPKH untuk Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Banyumas

Wakil Bupati Banyumas tekankan pentingnya program PPTPKH untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma
Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh PT Agrinas dalam pengelolaan lahan perkebunan bermasalah di Kalbar, khususnya lahan eks PT Duta Palma seluas lebih dari 45.000 hektare di Sambas dan Bengkayang, untuk memastikan kepatuhan hukum dan kese

Satgas PKH Tak Tergesa-Gesah Serahkan 562 Ribu Hektare Lahan ke Agrinas
Satgas PKH Tak Tergesa-Gesah Serahkan 562 Ribu Hektare Lahan ke Agrinas

Satgas PKH memastikan proses penyerahan 562.807,969 hektare lahan kepada Agrinas Palma Nusantara dilakukan secara cermat dan terukur untuk optimalisasi produksi sawit nasional.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Satgas PKH Kerja Terukur, Tak Sembrono!
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Satgas PKH Kerja Terukur, Tak Sembrono!

Satgas PKH bekerja berdasarkan data resmi dan terukur, memastikan hak pekerja tetap terjaga meski ada penertiban lahan sawit seluas lebih dari satu juta hektare.

Kolaborasi Kemenhut dan TNI Berhasil Tertibkan Ratusan Ribu Hektare Lahan Ilegal
Kolaborasi Kemenhut dan TNI Berhasil Tertibkan Ratusan Ribu Hektare Lahan Ilegal

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan penertiban kawasan hutan yang melibatkan TNI berjalan kolaboratif dan berhasil menertibkan ratusan ribu hektare lahan ilegal di 19 provinsi.

Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya
Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Kasum TNI Kawal Penertiban Lahan Ilegal di Kotim, Ribuan Hektare Hutan Dikembalikan Negara
Kasum TNI Kawal Penertiban Lahan Ilegal di Kotim, Ribuan Hektare Hutan Dikembalikan Negara

Kepala Staf Umum TNI mengawal langsung penertiban kawasan hutan di Kotim, Kalimantan Tengah, yang melibatkan ribuan hektare lahan sawit ilegal dan berdampak pada sejumlah perusahaan.

Pemprov Kalteng Dukung Penuh Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas Garuda
Pemprov Kalteng Dukung Penuh Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas Garuda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh penertiban kawasan hutan oleh Satgas Garuda, sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2025, untuk optimalisasi pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal
TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal

TNI dan Satgas PKH bahu-membahu memberantas kebun sawit ilegal yang merugikan negara dan lingkungan, melibatkan penyitaan lahan dan penegakan hukum.

221 Ribu Hektar Lahan Sawit Sitaan dikelola BUMN, untuk Ketahanan Energi Nasional
221 Ribu Hektar Lahan Sawit Sitaan dikelola BUMN, untuk Ketahanan Energi Nasional

Kementerian BUMN mengelola 221 ribu hektar lahan sawit sitaan dari kasus korupsi PT Duta Palma untuk ketahanan energi dan kesejahteraan rakyat, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.

TNI Perkuat Satgas PKH: Jaga Hutan, Tegakkan Hukum
TNI Perkuat Satgas PKH: Jaga Hutan, Tegakkan Hukum

Peran strategis TNI dalam Satgas PKH menjaga kelestarian hutan dan menegakkan hukum di kawasan hutan di Indonesia, didukung oleh regulasi yang kuat.