KPK Kaji Potensi Korupsi dalam Pembiayaan Politik: Upaya Pencegahan Digenjot
KPK Kaji Potensi Korupsi dalam Pembiayaan Politik: Upaya Pencegahan Digenjot

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik, berdiskusi dengan partai politik untuk mencegah praktik ilegal dan benturan kepentingan.

Mendagri Ajak Akademisi UII Evaluasi Sistem Pilkada 2024, Solusi Demokrasi yang Lebih Sehat?
Mendagri Ajak Akademisi UII Evaluasi Sistem Pilkada 2024, Solusi Demokrasi yang Lebih Sehat?

Mendagri Tito Karnavian mengajak akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) untuk bersama-sama mengevaluasi sistem Pilkada serentak 2024 guna menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel.

Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal
Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Puskapol UI merekomendasikan pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal untuk mengatasi kekurangan Pemilu 2024, seperti fokus yang terpecah dan meningkatnya politik uang.

Pilkada Langsung: Sistem Presidensial dan Suara Rakyat
Pilkada Langsung: Sistem Presidensial dan Suara Rakyat

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tegaskan pentingnya pilkada langsung di Indonesia yang menganut sistem presidensial, menolak usulan agar kepala daerah dipilih DPRD.

Diskusi Pilkada Jayawijaya: Edukasi Menuju Demokrasi yang Lebih Baik
Diskusi Pilkada Jayawijaya: Edukasi Menuju Demokrasi yang Lebih Baik

Pemkab Jayawijaya mengapresiasi diskusi pemantauan Pilkada 2024 sebagai sarana edukasi demokrasi positif untuk menciptakan pilkada yang lebih baik di masa mendatang.

Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif
Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif

Akademisi menyoroti potensi kecurangan pemilu dari berbagai lini masyarakat, termasuk TNI dan ASN, serta menekankan perlunya evaluasi komprehensif regulasi dan proses pemilu.

Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan