Pinjol Ilegal Masih Jadi Raja: 2.930 Entitas Ilegal Dihentikan Satgas PASTI

OJK laporkan maraknya pinjol ilegal di tahun 2024 dengan 2.930 entitas dihentikan Satgas PASTI, didominasi aduan dari kelompok usia 26-35 tahun.

Jakarta, 20 Februari 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi jenis aktivitas keuangan ilegal yang paling banyak ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang tahun 2024. Data yang disampaikan menunjukkan betapa besarnya ancaman pinjol ilegal terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Satgas PASTI telah berhasil menghentikan operasional 2.930 entitas pinjol ilegal dari total 3.240 entitas aktivitas keuangan ilegal yang berhasil diidentifikasi.

Jumlah ini menunjukkan tingginya angka pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal terhadap masyarakat, mulai dari jeratan hutang hingga tindakan kriminal lainnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik pinjol ilegal ini.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan bahwa Satgas PASTI juga menerima aduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal lainnya. Dari total 16.231 aduan yang diterima, sebanyak 15.162 aduan terkait dengan pinjol ilegal. Angka ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan bahaya pinjol ilegal, namun di sisi lain juga menunjukkan betapa luasnya jangkauan operasi pinjol ilegal di Indonesia.

Kelompok Usia Tertinggi yang Mengadukan Pinjol Ilegal

Data yang dihimpun OJK menunjukkan bahwa kelompok usia 26-35 tahun merupakan kelompok yang paling banyak menyampaikan aduan terkait pinjol ilegal, yaitu sebanyak 6.348 aduan. Angka ini menunjukkan tingginya kerentanan kelompok usia produktif terhadap jebakan pinjol ilegal. Kelompok usia 17-25 tahun menempati posisi ketiga dengan jumlah aduan sebanyak 3.476. Temuan ini menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan yang lebih intensif, khususnya untuk kelompok usia produktif.

Menurut Kiki, "Upaya edukasi kepada masyarakat usia produktif perlu lebih banyak lagi dilakukan. Edukasi ini khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan karena ada kemungkinan kebiasaan meminjam diakibatkan dari kekurangpahaman dalam hal pengelolaan keuangan yang baik." Hal ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjerat pinjol ilegal.

Selain pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menerima aduan terkait investasi ilegal sebanyak 1.069 aduan. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas keuangan ilegal tidak hanya terbatas pada pinjol, tetapi juga mencakup berbagai bentuk investasi ilegal yang merugikan masyarakat. OJK terus berupaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal.

Bahaya Judi Online: Angka Mencengangkan dari PPATK

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan terkait judi online di Indonesia. PPATK mencatat bahwa terdapat sekitar 4 juta pemain judi online di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 persen atau 520.000 orang berusia antara 10-20 tahun, dan 13 persen atau 520.000 orang berusia antara 21-30 tahun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak judi online terhadap generasi muda Indonesia.

Temuan ini menunjukkan urgensi peningkatan pengawasan dan edukasi untuk mencegah masyarakat, terutama generasi muda, terjerat dalam aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol dan judi online. OJK dan lembaga terkait lainnya perlu meningkatkan sinergi dan kerja sama untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Kesimpulannya, permasalahan pinjol ilegal dan aktivitas keuangan ilegal lainnya masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Peningkatan literasi keuangan, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.