Kredit Macet Fintech P2P Capai Rp2,01 Triliun: OJK Perketat Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit macet di industri pinjaman online (pinjol) mencapai Rp2,01 triliun pada Desember 2024, didominasi peminjam individu berusia 19-54 tahun; OJK perketat pengawasan dan terapkan sanksi.
Jakarta, 18 Februari 2025 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan data terbaru yang cukup mengkhawatirkan terkait industri pinjaman daring (pinjol) di Indonesia. Total pendanaan bermasalah atau kredit macet di sektor ini pada Desember 2024 mencapai angka Rp2,01 triliun. Angka ini menjadi sorotan dan memicu OJK untuk memperketat pengawasan terhadap industri yang tengah berkembang pesat ini.
Dominasi Peminjam Individu Muda
Data OJK menunjukkan bahwa mayoritas kredit macet berasal dari peminjam individu, mencapai 74,74 persen dari total keseluruhan. Lebih spesifik lagi, kelompok usia 19-34 tahun menyumbang 52,01 persen, diikuti oleh kelompok usia 35-54 tahun dengan 41,49 persen. Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan bagi generasi muda dan strategi manajemen risiko yang lebih efektif dari para penyelenggara pinjol.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan bayar peminjam menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kredit macet. Hal ini menekankan perlunya proses verifikasi dan credit scoring yang lebih ketat dari pihak penyelenggara.
Pengawasan Ketat OJK dan Sanksi bagi Pelanggar
OJK sendiri tidak tinggal diam. Agusman menyatakan bahwa OJK terus melakukan pemantauan ketat terhadap kualitas pendanaan industri pinjol. Proses collection yang dilakukan penyelenggara juga menjadi fokus pengawasan. Per Desember 2024, tercatat 22 penyelenggara pinjol yang memiliki tingkat wanprestasi (TWP90) di atas 5 persen, meningkat satu entitas dibandingkan bulan sebelumnya.
Sebagai upaya pencegahan, OJK telah mengatur mekanisme penyaluran pendanaan, di mana peminjam hanya diperbolehkan mendapatkan pinjaman dari maksimal tiga penyelenggara pinjol. Regulasi ini berdasarkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. OJK menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan secara intensif, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi tegas akan diberikan kepada penyelenggara yang terbukti melanggar peraturan.
Pertumbuhan Fintech P2P Lending dan Penyaluran ke Sektor Produktif
Terlepas dari masalah kredit macet, industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjol tetap mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Pada Desember 2024, tercatat pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 29,14 persen year on year (yoy), dengan total nominal mencapai Rp77,02 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar industri ini, namun juga sekaligus menyoroti perlunya pengelolaan risiko yang lebih baik.
Penyaluran pendanaan pinjol tidak hanya terfokus pada individu, tetapi juga mencakup sektor produktif. OJK mencatat bahwa 30,19 persen dari total penyaluran dana diarahkan ke sektor produktif. Ini menunjukkan kontribusi pinjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun tantangan kredit macet masih perlu diatasi.
Kesimpulan
Tingginya angka kredit macet di industri pinjol menjadi perhatian serius bagi OJK. Langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan sanksi tegas diharapkan dapat menekan angka kredit macet dan menjaga stabilitas industri. Edukasi keuangan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan ini. Ke depan, kolaborasi antara OJK, penyelenggara pinjol, dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan ekosistem pinjol yang sehat dan berkelanjutan.
