Pj Gubernur Jatim Dukung Penuh Pemberantasan Penyelundupan

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, berkomitmen penuh mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di Jawa Timur, termasuk peningkatan keamanan pelabuhan dan kerjasama antar lembaga.

Surabaya, 5 Februari 2025 - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan usai beliau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan. Rakor yang membahas evaluasi desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di Jawa Timur ini berlangsung di Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas Surabaya, Rabu.

Langkah-langkah Pencegahan Penyelundupan

Pemprov Jatim, melalui Dinas Perhubungan, telah dan terus meningkatkan berbagai langkah antisipasi dan pencegahan penyelundupan. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan keamanan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (pelabuhan kecil). Implementasi International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) juga dijalankan secara aktif di semua pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.

Selain itu, peningkatan sistem keamanan dan pengawasan terus dilakukan, termasuk pemasangan CCTV di area strategis pelabuhan. Pemeriksaan ketat terhadap kargo dan kapal yang melakukan bongkar muat juga menjadi bagian penting dari strategi ini. "Kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kargo dan kapal yang melakukan bongkar muat," tegas Adhy Karyono.

Pemprov Jatim juga telah menerbitkan regulasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan sesuai kewenangannya. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah yang telah dilakukan.

Kasus Penyelundupan yang Digagalkan

Berbagai kasus penyelundupan berhasil digagalkan di Jawa Timur, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagai contoh, pada 2 Februari 2025, tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 112 ekor burung dilindungi, jenis Cica Daun Besar dan Tiong Emas. Sepanjang tahun 2023, Balai Karantina Pertanian Surabaya juga mencatat keberhasilan dalam menggagalkan penyelundupan 4.247 ekor satwa liar.

Tidak hanya satwa liar, berbagai komoditi lain juga menjadi sasaran penyelundupan. Sepanjang tahun 2024, pihak berwenang berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal, keramik dan tableware, serta kendaraan bermotor. Kerugian negara akibat penyelundupan barang ilegal ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kerjasama Antar Lembaga dan Dukungan Pemerintah Pusat

Adhy Karyono berharap Rakor yang dipimpin Menko Polhukam akan semakin menyatukan langkah pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di Jawa Timur. "Tentunya berbagai langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan," tambah Adhy.

Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Beliau juga menekankan pentingnya kerja keras untuk menindaklanjuti perintah Presiden dalam mencegah kebocoran arus barang penyelundupan, baik ekspor maupun impor. Nilai barang yang berhasil diselamatkan mencapai Rp480,7 miliar, dengan total keseluruhan barang penyelundupan yang berhasil diselamatkan senilai Rp4,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut memberikan perhatian pada potensi bahaya penyelundupan barang ilegal terhadap perekonomian, khususnya bagi pelaku industri. "Ini juga dalam upaya menjaga daya saing dan perdagangan yang sehat. Kami terus melakukan koordinasi untuk mencegah adanya unfair competition dan unfair action terutama dari pelaku tindak pidana penyelundupan," jelas Sri Mulyani. Pada tahun 2024, di kawasan Jawa Timur dilakukan sebanyak 4.215 penindakan, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp293 miliar.