Pj Gubernur Sulsel Kukuhkan Pengurus FPK Periode 2025-2028: Jaga Harmoni dan Keberagaman
Penjabat Gubernur Sulsel mengukuhkan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Sulsel periode 2025-2028 untuk menjaga harmoni dan keberagaman di tengah masyarakat Sulawesi Selatan.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, resmi mengukuhkan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulsel periode 2025-2028 pada Rabu, 19 Februari 2025. Acara pengukuhan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat pemerintah, dan perwakilan komunitas di Sulsel. Pengukuhan ini menandai langkah penting dalam upaya menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat Sulsel yang beragam.
Pengukuhan ini menjawab pertanyaan: Apa yang terjadi? (Pengukuhan pengurus FPK Sulsel). Siapa yang terlibat? (Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, pengurus FPK, elemen masyarakat). Di mana? (Kantor Gubernur Sulsel). Kapan? (Rabu, 19 Februari 2025). Mengapa? (Untuk menjaga harmoni dan keberagaman di Sulsel). Bagaimana? (Melalui acara pengukuhan di Kantor Gubernur).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Fadjry Djufry menekankan peran krusial FPK dalam menjaga harmoni dan keberagaman di Sulsel. Beliau menyampaikan pentingnya menghargai kearifan lokal dan budaya masing-masing elemen masyarakat sebagai perekat persatuan. "Organisasi ini penting untuk harmoni Sulawesi Selatan. Ini merupakan bagian dari mewujudkan harmoni di daerah kita tercinta ini. Kita semua punya kearifan lokal, semua punya budaya, inilah yang membuat kita semua bersatu dan hidup dalam keharmonisan," ujar Fadjry Djufry.
Mencegah Konflik dan Memperkuat Persatuan
Fadjry Djufry juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan ketenteraman. Beliau menambahkan, "Kita ingin hidup dengan tenang dan berusaha dengan apa saja. Kita bisa menyatu dengan masyarakat di mana saja. Karena kita, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung." Pernyataan ini menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati di tengah perbedaan.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa perbedaan agama dan suku bukanlah penghalang untuk hidup rukun. "Agama apapun itu, suku apapun itu, kita semua ingin hidup harmoni dan hidup dengan tenang dan baik," tegasnya. Pesan ini sangat relevan dalam konteks keberagaman masyarakat Sulsel.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, FPK diharapkan dapat semakin aktif berperan dalam menjaga kerukunan dan mencegah potensi konflik berbasis SARA. Organisasi ini dirancang sebagai jembatan komunikasi antar elemen masyarakat, memfasilitasi dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Program dan Tujuan FPK Sulsel
FPK memiliki sejumlah program unggulan untuk mencapai tujuannya, antara lain dialog antarbudaya, mediasi konflik, pelatihan toleransi, dan pengelolaan keberagaman. Program-program ini dirancang untuk membangun pemahaman dan rasa saling hormat di antara berbagai kelompok masyarakat.
Sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama, FPK diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan di Sulsel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis.
Pembentukan FPK Provinsi Sulsel sendiri diinisiasi oleh Plt Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, yang memimpin langsung pembentukan FPK sejak 14 Januari 2025. Dukungan dari pemerintah daerah ini menunjukkan komitmen untuk mendukung upaya menjaga kerukunan dan persatuan di Sulsel.
Dengan adanya FPK yang aktif dan solid, diharapkan Sulawesi Selatan dapat terus menjaga keharmonisan dan keberagamannya, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warganya. Keberhasilan FPK dalam menjalankan perannya akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kerukunan dan persatuan.
