Polda Kalbar Ungkap Penyelundupan Pakaian Bekas Miliaran Rupiah: Tersangka Terancam 5 Tahun Penjara

Polda Kalbar mengungkap penyelundupan pakaian bekas senilai miliaran rupiah dari Malaysia via jalur ilegal di Sambas, dengan tersangka utama terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Pontianak, 20 Januari 2024 - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) berhasil mengungkap kasus penyelundupan pakaian bekas senilai miliaran rupiah. Penyelundupan ini memanfaatkan jalur ilegal perbatasan Indonesia-Malaysia, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan pelaku UMKM lokal.

Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Roma Hutajulu, dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar, Senin, menyatakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengamankan 410 bal pakaian bekas. Kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kasus bermula dari laporan warga terkait aktivitas bongkar muat mencurigakan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Kronologi Pengungkapan

Penyelidikan Ditreskrimsus dimulai Rabu (15/1) berdasarkan informasi aktivitas mencurigakan. Sebuah truk kontainer (KB 8492 AW) membawa satu peti kemas berisi 108 bal pakaian bekas dihentikan di Jalan Major Ahyang, Kubu Raya. Selanjutnya, pengembangan penyelidikan di Pelabuhan Dwikora Pontianak menemukan tiga peti kemas berisi 302 bal pakaian bekas. Total barang bukti mencapai 410 bal; 320 bal besar (100 kg/bal) dan 90 bal kecil (50 kg/bal).

Pakaian-pakaian bekas ini rencananya dikirim ke Makassar dan Surabaya. Modus operandinya adalah impor ilegal dari Malaysia melalui perbatasan Sambas.

Tersangka dan Ancaman Hukum

Seorang tersangka utama, DY alias RN (60) asal Singkawang Utara, telah ditetapkan. Ia berperan mengatur pembelian dari Malaysia dan pengiriman ilegal via Kecamatan Aruk, Sambas. Barang bukti kemudian dimuat dalam peti kemas untuk dikirim ke tujuan akhir.

DY alias RN melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Dampak Penyelundupan

Wakapolda Kalbar menekankan dampak negatif penyelundupan ini, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi UMKM dan industri tekstil lokal. Hal ini mengancam perekonomian nasional.