Polda Metro Jaya Gelar Diskusi, Upaya Perbaiki Penegakan Hukum Perburuhan
Polda Metro Jaya berdiskusi dengan serikat pekerja untuk meningkatkan penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih efektif dan humanis, guna mencegah konflik buruh-aparat.
Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Selasa (22/4) di Jakarta, membahas tema 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Diskusi ini melibatkan perwakilan serikat pekerja, menandai upaya penting dalam meningkatkan efektivitas dan humanisme penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri pada Januari 2025.
Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono, menjelaskan tujuan FGD ini. "Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujarnya. Harapannya, diskusi ini akan menghasilkan prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.
Polisi berharap dapat membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif dalam menangani perselisihan perburuhan. Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya mencegah eskalasi konflik hingga ke tahap unjuk rasa. "Ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa," tegasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Polri untuk menyelesaikan masalah sebelum berujung pada konflik terbuka.
Langkah Kolaboratif Menuju Penyelesaian Konflik Perburuhan
FGD ini merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan serupa yang akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Kapolres di berbagai wilayah akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Metro Jaya untuk menjangkau permasalahan perburuhan di seluruh wilayah hukumnya.
Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk mencegah agar persoalan-persoalan terkait hubungan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat. Pendekatan yang lebih spesifik dan terlokalisir diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran.
Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, dan Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan efektif. Kehadiran perwakilan dari berbagai latar belakang ini memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan dalam merumuskan solusi.
Partisipan dan Harapan Ke Depan
Acara FGD tersebut dihadiri oleh para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian dalam upaya memperbaiki penanganan perselisihan perburuhan. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim juga turut hadir.
Partisipasi dari berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan perburuhan. Kerjasama yang erat antara kepolisian, pemerintah, dan serikat pekerja sangat penting dalam menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan akan tercipta mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis. Pendekatan preventif dan kolaboratif yang diusung oleh Polda Metro Jaya diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari FGD ini akan diimplementasikan secara bertahap. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas dari program ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Komitmen untuk terus meningkatkan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
