Polisi Selidiki Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) Tak Layak di Empat Lawang
Polisi Empat Lawang, Sumsel, menyelidiki kasus dugaan makanan bergizi gratis (MBG) tidak layak konsumsi yang menyebabkan delapan siswa sakit perut dan harus dirawat.

Aparat kepolisian di Empat Lawang, Sumatera Selatan, tengah menangani kasus dugaan makanan bergizi gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi. Kejadian ini mengakibatkan delapan siswa mengalami sakit perut dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Kasus ini terungkap setelah program MBG diluncurkan pada Senin, 17 Februari 2025, dan berlanjut hingga Selasa, 18 Februari 2025, di mana sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Kapolres Empat Lawang, AKBP Abdul Aziz Septiadi, membenarkan adanya penyelidikan terkait kasus ini. "Kami menyelidiki kasus ini ya dari MBG yang dibagikan pada kedua hari di Empat Lawang," ujar Kapolres pada Rabu, 19 Februari 2025. Penyelidikan difokuskan pada dugaan ketidaklayakan menu MBG yang mengakibatkan sejumlah siswa mengalami masalah kesehatan.
Program MBG di Empat Lawang sendiri diluncurkan secara resmi pada Senin, 17 Februari 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj Bupati Empat Lawang, Kapolres, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kajari, Dandim 0405 Lahat, KA BNN Empat Lawang, Camat Tebing Tinggi, perwakilan BGN, dan pimpinan Pondok 2 Sepakat Empat Lawang (sebagai penyedia MBG). Peluncuran program ini menargetkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, di beberapa sekolah di Tebing Tinggi.
Penyelidikan Dugaan MBG Tak Layak Konsumsi
Polisi telah mengambil langkah cepat untuk menyelidiki kasus ini. Delapan siswa yang mengalami sakit perut setelah mengonsumsi MBG telah mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki penyebab utama dari permasalahan ini, termasuk memeriksa kualitas bahan makanan dan proses penyiapannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesehatan siswa penerima program MBG.
Program MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa ini, sebenarnya mendistribusikan 3.088 paket makanan bergizi menggunakan kemasan rantang stainless steel. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran awal program ini mencakup TK Aulia, SD Negeri 5, 7, dan 8, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan MAN 1 Tebing Tinggi. Namun, insiden ini menimbulkan kekhawatiran dan mengharuskan program tersebut dihentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Empat Lawang juga menyatakan bahwa pada hari pertama peluncuran, kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga pukul 10.00 WIB. Namun, pada hari kedua, muncul keluhan dari siswa yang menyebabkan program MBG dihentikan sementara. "Sementara pada hari kedua terdapat keluhan bagi siswa yang kami tangani saat ini dan hari ini MBG di Empat Lawang distop," kata Kapolres.
Langkah-langkah Selanjutnya
Saat ini, fokus utama adalah memberikan perawatan medis kepada siswa yang terdampak dan menyelidiki penyebab utama dari masalah ini. Polisi berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan penyedia makanan, untuk mengidentifikasi penyebab ketidaklayakan MBG tersebut. Hasil penyelidikan akan menentukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sekolah. Penanganan yang cepat dan transparan diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pihak berwenang perlu memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi siswa tanpa mengorbankan kesehatan mereka.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG untuk memastikan kualitas makanan dan proses pendistribusiannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program serupa di masa depan dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi para siswa.
Kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan kualitas program-program bantuan sosial, khususnya yang menyangkut kesehatan dan kesejahteraan anak.