Polri Panggil Razman Nasution Terkait Kasus Gaduh di Ruang Sidang PN Jakut
Pengacara Razman Nasution akan menjalani klarifikasi di Bareskrim Polri pada 4 Maret 2025 terkait kasus keributan dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bareskrim Polri memanggil Razman Arif Nasution untuk dimintai klarifikasi terkait kasus keributan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Pemanggilan ini dijadwalkan pada 4 Maret 2025 mendatang. Peristiwa tersebut melibatkan Razman Nasution dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kasus ini dilaporkan oleh Ketua PN Jakut, Ibrahim Palino, kepada pihak berwajib.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa Razman sebelumnya telah dipanggil, namun berhalangan hadir. Oleh karena itu, jadwal klarifikasi baru ditetapkan pada 4 Maret 2025. Proses penyelidikan masih berlangsung dan penyidik telah memanggil beberapa saksi, termasuk Hotman Paris Hutapea.
Penyidik juga masih menunggu kelengkapan berkas dari pelapor, karena adanya musibah keluarga yang dialami pelapor. Meskipun demikian, pihak kepolisian memastikan akan mempercepat proses penyelidikan agar kasus ini dapat segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Kepolisian berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan transparan.
Kronologi Kegaduhan di Ruang Sidang
Kegaduhan di ruang sidang PN Jakut antara Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea sempat viral di media sosial. Video kejadian tersebut diunggah oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut terlihat Razman mendekati Hotman yang sedang duduk sebagai saksi. Terjadi aksi saling dorong dan keributan kecil yang langsung dilerai oleh pihak-pihak terkait.
Kejadian ini bermula dari persidangan yang melibatkan Razman Nasution sebagai terdakwa. Razman didakwa mencemarkan nama baik Hotman Paris karena diduga menyebarkan narasi yang menyatakan Hotman melecehkan mantan asisten pribadinya, Putri Iqlima Aprilia alias Iqlima Kim. Perselisihan tersebut berujung pada keributan di ruang sidang yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
Laporan tersebut telah diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Polri saat ini tengah menyelidiki kasus ini secara intensif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.
Razman Nasution didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Proses Hukum yang Berjalan
Polri telah melakukan serangkaian langkah untuk mengusut tuntas kasus ini. Pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti menjadi bagian penting dari proses penyelidikan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk bertindak profesional dan objektif dalam menangani kasus ini, tanpa pandang bulu.
Dengan adanya pemanggilan Razman Nasution pada 4 Maret 2025, diharapkan proses klarifikasi dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi kejadian di ruang sidang PN Jakut. Publik menantikan hasil penyelidikan dan proses hukum selanjutnya dalam kasus ini.
Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Polri diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dua figur publik yang cukup dikenal. Oleh karena itu, proses hukumnya akan terus dipantau dan menjadi sorotan media massa.
Proses penyelesaian kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjaga etika dan tata krama dalam setiap proses persidangan, sehingga kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.