Pram-Doel Pastikan Tak Akan Pajaki Kantin Sekolah, Fokus Bantu UMKM

Politisi PDIP memastikan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta tidak akan mengenakan pajak pada pedagang kantin sekolah, malah akan fokus pada bantuan untuk UMKM senilai Rp300 miliar.

Jakarta, 7 April 2024 - Politisi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, memberikan kepastian bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Pram) dan Rano Karno (Doel), tidak akan memberlakukan pajak kepada pedagang kantin sekolah. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan terhadap wacana pengenaan pajak tersebut yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno.

Ida Mahmudah menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut tidak akan diterapkan. "Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel tidak akan menyetujui atau menerapkan kebijakan itu," tegas Ida dalam keterangan tertulisnya. Ia menekankan bahwa pedagang kantin sekolah termasuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya mendapatkan dukungan, bukan malah beban tambahan berupa pajak.

Pernyataan Ida Mahmudah ini sekaligus menepis kekhawatiran para pedagang kantin sekolah. Pemprov DKI Jakarta justru tengah menyiapkan program bantuan senilai Rp300 miliar bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat kecil.

Dukungan Pemprov DKI untuk UMKM

Lebih lanjut, Ida Mahmudah meminta para legislator DPRD DKI Jakarta untuk bersikap arif dan bijak. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif, terutama bagi pelaku UMKM yang tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan regional. "Mari sama-sama kita jaga suasana tenang dan kondusif. Termasuk, bagi pelaku UMKM di Jakarta," imbuhnya.

Sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, Ida Mahmudah menyarankan agar Pemprov DKI fokus pada digitalisasi pajak online. Menurutnya, langkah ini lebih efektif untuk mencegah kebocoran pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. "Sebaiknya dibangun sistem pajak realtime, tapi dari dulu kenapa tidak pernah terealisasi? Kalau kebocoran ini saja bisa dicegah, pendapatan dari sektor pajak saya yakin lebih tinggi," ungkap Ida.

Saran tersebut selaras dengan rencana Pemprov DKI yang telah menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk mendukung UMKM. Wakil Gubernur Rano Karno sendiri telah menyatakan hal tersebut usai menghadiri acara Lebaran di Monas. Selain bantuan modal, Pemprov DKI juga fokus pada penyediaan outlet bagi para pelaku UMKM.

UMKM sebagai Pilar Ekonomi Jakarta

Wakil Gubernur Rano Karno menambahkan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak hanya sebatas pada penyediaan outlet, tetapi juga mencakup aspek permodalan. "Karena Pak Gubernur juga paham bahwa UMKM harus didukung. Selain outlet memang harus punya, tapi permodalan juga perlu," ujarnya. Data hingga September 2024 menunjukkan bahwa terdapat 264.236 pelaku UMKM yang terdaftar dalam program Jakpreneur binaan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan adanya kepastian dari politisi PDIP dan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar untuk UMKM, diharapkan para pedagang kantin sekolah dapat merasa tenang dan fokus mengembangkan usahanya. Langkah ini menunjukkan prioritas Pemprov DKI untuk melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM sebagai pilar penting perekonomian Jakarta.

Ida Mahmudah juga menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM di Jakarta. Dengan demikian, UMKM dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.