Presiden Prabowo Pertimbangkan Tokoh Global untuk Dewan Penasihat Danantara
Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tokoh global sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah mempertimbangkan untuk menunjuk tokoh-tokoh global sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara, Dony Oskaria, pada Rabu, 05/3, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Keputusan final terkait penunjukan tersebut akan ditentukan oleh Presiden Prabowo sendiri setelah melakukan evaluasi terhadap nama-nama yang telah diajukan.
Menurut Dony Oskaria, usulan untuk melibatkan tokoh global sebagai penasihat dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan masukan terbaik dari para ahli berpengalaman di bidang investasi internasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola investasi dan pengelolaan aset negara secara optimal. Tokoh-tokoh yang dipertimbangkan berasal dari berbagai latar belakang keahlian, termasuk di bidang investasi, manajemen risiko, dan lainnya.
"Itu sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan. Presiden nanti akan menilai. Yang pasti bahwa karena ini (ingin) menjadi satu hal yang baik dan bagus secara tata kelola kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan," jelas Dony Oskaria. Ia menekankan pentingnya expertise dan reputasi para calon penasihat dalam memastikan pengelolaan investasi pemerintah berjalan dengan baik dan transparan.
Tokoh Global Sebagai Penasihat Investasi Danantara
Pemilihan tokoh global sebagai Dewan Penasihat Danantara Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan keahlian dan pengalaman internasional dalam mengelola aset negara yang sangat besar. Danantara, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Pengalaman dan reputasi internasional para penasihat diharapkan dapat memberikan arahan strategis dalam pengelolaan investasi yang kompleks dan bernilai tinggi ini.
Para calon penasihat global diharapkan memiliki keahlian di berbagai bidang terkait investasi, termasuk investment, risk management, dan bidang lainnya yang relevan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat tata kelola Danantara dan memastikan pengelolaan aset negara dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, investasi negara dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Dony Oskaria juga menegaskan bahwa pemilihan Dewan Penasihat ini dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi dan pengalaman para calon. Proses seleksi yang ketat akan memastikan bahwa hanya tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas dan kompetensi tinggi yang akan terpilih untuk memberikan nasihat kepada Danantara.
Dewan Pengawas Danantara Tetap dari Dalam Negeri
Berbeda dengan Dewan Penasihat, Dony Oskaria memastikan bahwa Dewan Pengawas Danantara Indonesia akan tetap diisi oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam negeri. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara.
Peran pengawasan dari lembaga-lembaga dalam negeri ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari korupsi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari dalam negeri, diharapkan Danantara dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pentingnya pengawasan internal juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Danantara pada Senin (27/2). Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan dapat diaudit oleh siapa pun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun," ujar Presiden Prabowo.
Dengan adanya kombinasi Dewan Penasihat dari tokoh global dan Dewan Pengawas dari lembaga dalam negeri, diharapkan Danantara dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel, demi kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia.