Proyek Bus Listrik Bali Terancam, Dishub Cari Solusi di Tengah Kebijakan AS
Kebijakan baru AS mengancam proyek bus listrik di Bali, membuat Dishub Bali mencari solusi alternatif dan investor untuk melanjutkan proyek ambisius tersebut.
Denpasar, 19 Februari 2024 - Proyek ambisius angkutan cepat bus listrik atau electric bus rapid transit (e-BRT) di Bali terancam kandas akibat kebijakan baru Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang membatasi alokasi dana untuk energi terbarukan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, pada Rabu lalu di Denpasar. Proyek yang direncanakan beroperasi pada tahun 2025 ini kini menghadapi ketidakpastian yang signifikan.
Dampak kebijakan AS ini sangat terasa bagi Bali. Samsi Gunarta menjelaskan bahwa pembatasan dana tersebut berimbas pada program hibah yang mendukung proyek e-BRT. "Baru saya laporkan ke Pak Pj Gubernur bahwa dengan kebijakan Pemerintah AS yang memotong semua alokasi berkaitan dengan energi terbarukan, bus listrik kita kena imbas," ungkap Samsi. Ia menambahkan bahwa proyek tersebut kini terhenti selama tiga bulan dan tengah mencari solusi untuk melanjutkan pembangunan.
Proyek e-BRT Bali merupakan bagian dari program bantuan Millennium Challenge Corporation (MCC) dari AS, yang bertujuan mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, perubahan kebijakan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah menimbulkan hambatan besar bagi proyek ini. "Mudah-mudahan saja tidak seluruhnya terdampak, kami akan terus ikuti perkembangannya dan mencari jalan keluar terbaik, tapi yang jelas kami ingin diteruskan ke depan," harap Samsi.
Mencari Investor dan Solusi Alternatif
Di tengah ketidakpastian global, Dishub Bali tidak tinggal diam. Mereka gencar mencari investor untuk melanjutkan proyek e-BRT. Proses uji kelayakan telah rampung dengan bantuan Australia, dan rute yang akan dilalui bus listrik telah dipetakan pada tahun 2024. Pemprov Bali, dibantu oleh Inggris, kini tengah merancang strategi untuk menarik investor, termasuk melakukan proses kualifikasi dan pengumpulan proposal.
Tidak hanya e-BRT, proyek kereta bawah tanah Bali juga terdampak kebijakan AS. Meskipun belum ada laporan resmi dari pengelola proyek kereta, Samsi Gunarta menilai proyek tersebut masih dapat berlanjut karena adanya dukungan investor swasta. "Pasti (terdampak), ini semua kita harus hitung-hitung juga tapi kan mereka swasta ya, jadi sedang berproses dengan investornya tapi belum melapor ke saya sampai saat ini bagaimana perkembangan terakhirnya," jelas Samsi.
Tantangan yang dihadapi Bali dalam melanjutkan proyek ini cukup besar. Namun, komitmen untuk mengembangkan transportasi publik yang ramah lingkungan tetap tinggi. Upaya mencari investor dan solusi alternatif menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan yang muncul.
Dampak Kebijakan AS dan Upaya Pencarian Solusi
Kebijakan Pemerintah AS ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya diversifikasi sumber pendanaan dan strategi mitigasi risiko dalam proyek pembangunan skala besar. Ketidakpastian global mengharuskan adanya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Proses pencarian investor dan dukungan dari negara lain menunjukkan bahwa Bali berupaya keras untuk mengatasi tantangan ini.
Langkah-langkah yang diambil oleh Dishub Bali, seperti melibatkan negara lain dalam proses pencarian investor dan perencanaan rute, menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari kebijakan AS dan memastikan keberlanjutan proyek e-BRT.
Ke depannya, diperlukan transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, investor, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Keberhasilan proyek e-BRT tidak hanya penting bagi Bali, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan transportasi publik yang berkelanjutan.
Meskipun menghadapi tantangan, komitmen untuk mewujudkan transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan di Bali tetap teguh. Harapannya, solusi alternatif yang sedang diupayakan dapat segera membuahkan hasil dan proyek e-BRT dapat dilanjutkan sesuai rencana.
