Proyek Rempang Eco-City: 85.000 Lapangan Kerja dan Janji Pemerintah untuk Warga Lokal
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City diprediksi membuka 85.000 lapangan kerja, dan pemerintah memastikan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal serta dukungan bagi nelayan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, baru-baru ini mengumumkan potensi besar Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di Batam. Proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan hingga 85.000 lapangan kerja baru dan menarik investasi senilai Rp200 triliun, khususnya dari sektor pabrik kaca. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Iftitah saat kunjungannya ke Batam pada Selasa lalu. Pemerintah memastikan program transmigrasi tetap menjadi prioritas untuk warga lokal Batam, guna memastikan pemerataan manfaat dari proyek raksasa ini.
Potensi lapangan kerja yang sangat besar ini menjadi sorotan utama. Menteri Iftitah menekankan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Batam dalam proyek Rempang Eco-City. "Kalau sudah ada industri nya, itu dapat menciptakan lapangan kerja sampai dengan 85.000 dan membuka investasi senilai Rp200 triliun dari pabrik kaca saja. Inilah yang nanti kami harapkan, agar betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi, tetapi tanpa meniadakan masyarakat setempat," tegas Menteri Iftitah. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran akan potensi pengangguran dan marginalisasi warga lokal akibat proyek tersebut.
Tidak hanya fokus pada lapangan kerja di sektor industri, pemerintah juga memperhatikan nasib nelayan di sekitar Rempang. Menteri Iftitah mengungkapkan rencana bantuan berupa kapal dan dermaga nelayan untuk warga yang bergantung hidup dari melaut. Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang dijajaki untuk memastikan terlaksananya program dukungan ini secara efektif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan Rempang Eco-City.
Menyerap Tenaga Kerja Lokal dan Dukungan bagi Nelayan
Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. "Ada peluang dari wilayah lain masuk ke Batam, Rempang, dan Galang, tetapi kita utamakan dulu yang lokal," ujar Menteri Iftitah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat Batam turut merasakan manfaat ekonomi dari proyek Rempang Eco-City. Program transmigrasi yang terintegrasi ini juga akan dikawal ketat oleh pemerintah, dibuktikan dengan rencana pembukaan kantor Kementerian Transmigrasi di Rempang.
Menteri Iftitah menambahkan, "Saya janji, kalau sudah ada penetapan, Kementerian Transmigrasi akan membuka kantor di Rempang. Ini bukti bahwa pemerintah serius mengawal program ini hingga tuntas." Pernyataan ini memberikan jaminan kepada masyarakat akan komitmen pemerintah dalam mengawasi dan memastikan keberhasilan program transmigrasi di Rempang.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung bagi nelayan. Bantuan berupa kapal dan dermaga nelayan akan diberikan untuk membantu mereka tetap menjalankan mata pencahariannya. Kerja sama dengan KKP akan memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini.
Integrasi Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan penjelasan mengenai tujuan program transmigrasi di Kepulauan Riau (Kepri). AHY menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan relokasi penduduk, tetapi juga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
AHY menyatakan, "Kami ingin pembangunan ini mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik antar masyarakat maupun antar daerah di Provinsi Kepri." Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan Rempang Eco-City diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kepri, bukan hanya di Rempang saja.
Dengan mayoritas wilayah Kepri berupa perairan (96 persen), pembangunan di daerah ini memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah pusat mendorong integrasi antar-wilayah, khususnya antara Batam, Bintan, dan kabupaten/kota lainnya di Kepri. "Ini membutuhkan kolektivitas dan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pengelolaan sumber daya lokal serta peningkatan keterampilan masyarakat," kata AHY.
Integrasi wilayah ini penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari proyek Rempang Eco-City. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mendukung pengelolaan sumber daya lokal dan peningkatan keterampilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan berbagai program dan jaminan yang disiapkan, pemerintah berharap masyarakat dapat menyambut perubahan ini dengan optimisme dan memanfaatkan peluang ekonomi yang akan tumbuh di Rempang Eco-City. Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan warga lokal dan memberikan dukungan bagi nelayan diharapkan dapat meredam kekhawatiran dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
