Razia Miras Garut: Denda dan Kurungan Menanti Pengedar
Satpol PP Garut memberikan sanksi denda dan kurungan penjara kepada para pengedar miras yang terjaring razia gabungan, dengan total barang bukti miras mencapai lebih dari 4.000 botol yang telah dimusnahkan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menindak tegas para pengedar minuman keras (miras) yang tertangkap dalam razia gabungan. Razia yang dilakukan beberapa waktu lalu berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang kini telah menerima sanksi berupa denda dan bahkan kurungan penjara. Keputusan ini diambil sebagai upaya memberikan efek jera dan memberantas peredaran miras ilegal di wilayah Garut.
Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap para pengedar miras ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua tersangka, MP dan DC, mendapatkan sanksi yang berbeda. MP, yang tertangkap pertama kali, hanya dikenai denda sebesar Rp10 juta. Sementara itu, DC, yang tertangkap dua kali karena kasus yang sama, mendapat sanksi yang lebih berat. Pada penangkapan pertamanya, DC didenda Rp15 juta. Namun, karena kembali tertangkap, ia divonis empat bulan penjara dan denda tambahan Rp30 juta.
Usep menambahkan bahwa seluruh proses hukum ini telah berjalan melalui jalur tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Garut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Garut dalam memberantas peredaran miras ilegal. Selain itu, setelah proses hukum selesai, barang bukti berupa miras berbagai jenis dan merek dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Garut. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan cukup fantastis.
Total barang bukti miras yang disita mencapai angka yang cukup signifikan. Satpol PP Garut menyerahkan 3.312 botol miras kepada Kejaksaan Negeri Garut sebagai barang bukti. Angka ini belum termasuk 1.362 botol miras hasil patroli rutin Satpol PP di berbagai lokasi. Dengan demikian, total miras yang dimusnahkan mencapai lebih dari 4.600 botol.
Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Helena Octavianne, menegaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penanganan perkara tipiring terkait peredaran miras ini. Semua kasus yang ditangani mendapatkan vonis berupa denda dan/atau kurungan penjara, sesuai dengan bukti dan proses hukum yang berlaku. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
Helena menjelaskan bahwa hukuman kurungan untuk kasus-kasus peredaran miras yang ditangani Kejaksaan Negeri Garut umumnya di bawah enam bulan. Para terdakwa dikenakan denda sebagai pengganti hukuman penjara. Seluruh kasus ini ditangani antara bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025.
Langkah tegas dari Satpol PP Garut dan Kejaksaan Negeri Garut ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pengedar miras dan sekaligus mengurangi angka peredaran miras ilegal di Kabupaten Garut. Dengan begitu, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat lebih terjaga.
