Reformasi Agraria: Kunci Maju Indonesia, Presiden Harus Pimpin Langsung!

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko tegaskan reformasi agraria sebagai kunci kemajuan Indonesia, Presiden harus memimpin langsung dan mendapat dukungan penuh dari semua pihak untuk mencegah potensi masalah korupsi.

Jakarta, 20 Februari 2024 - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, dengan tegas menyatakan bahwa reformasi agraria merupakan kunci utama bagi kemajuan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bertajuk 'Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan' di Jakarta.

Menurut Budiman, penyelesaian masalah agraria ibarat menyelesaikan masalah masa lalu sebelum melangkah ke masa depan. "Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah," tegasnya. Ia menambahkan bahwa untuk memasuki era industri maju, Indonesia membutuhkan sumber daya alam yang memihak rakyat, terutama akses yang adil terhadap tanah.

Budiman menekankan perlunya kepemimpinan langsung Presiden dalam mendorong reformasi agraria. Dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan LSM, juga dinilai krusial untuk keberhasilan program ini. Ia memperingatkan potensi bumerang jika dekrit presiden tentang reformasi agraria tidak didukung oleh masyarakat luas, yang berisiko memunculkan tudingan korupsi dalam proses distribusi tanah.

Peran Presiden dan Dukungan Multipihak

Pendapat Budiman diamini oleh Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran, Ida Nurlinda. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung Presiden dalam menangani reformasi agraria, terutama menyangkut masalah tanah adat. "Karena masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat. Kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi," jelas Ida Nurlinda.

Dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sangat penting untuk memastikan keberhasilan reformasi agraria. Hal ini untuk mencegah potensi manipulasi dan penyelewengan dalam proses distribusi tanah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses reformasi agraria juga harus diutamakan.

Lebih lanjut, Budiman menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen serius dalam pengentasan kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam Asta Cita. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya isu agraria dalam pembangunan nasional.

Tantangan dan Solusi Reformasi Agraria

Reformasi agraria di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari tumpang tindih kepemilikan lahan, sengketa tanah, hingga lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempercepat proses reformasi agraria.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memperkuat sistem pendaftaran tanah, meningkatkan akses informasi publik terkait kepemilikan lahan, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme yang adil dan transparan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menangani masalah agraria.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah juga perlu diperhatikan. Hal ini untuk mencegah konflik dan memastikan agar proses reformasi agraria berjalan dengan lancar dan berkeadilan.

Reformasi agraria tidak hanya sekedar pembagian lahan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Keberhasilan reformasi agraria akan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.