Retret di Akmil: Wabup Kotim Irawati Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintahan
Wakil Bupati Kotim, Irawati, menekankan pentingnya sinergi pemerintahan usai mengikuti retret di Akmil, Magelang, yang bertujuan memperkuat kerjasama pusat dan daerah dalam pembangunan.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati, baru-baru ini mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, dengan Irawati mengikuti sesi pada tanggal 27 dan 28 Februari bersama wakil kepala daerah lainnya. Retret tersebut, menurut Irawati, sangat bermanfaat dalam memperkuat sinergi pemerintahan untuk pembangunan daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media di Sampit, Jumat, Irawati menjelaskan bahwa program retret ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program pembangunan secara efektif dan efisien. Irawati juga membagikan foto dirinya bersama Bupati Halikinnor mengenakan seragam militer di Akmil, menggambarkan kebersamaan dan keseriusan mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Puncak kegiatan ditandai dengan Upacara Gelar Senja pada Kamis (27/2) sore, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Acara dilanjutkan dengan Gala Dinner bersama Presiden dan jajaran kabinet. Kehadiran Presiden dalam acara ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung program pembangunan daerah dan memperkuat koordinasi antar pemerintah.
Penguatan Sinergi dan Koordinasi Pemerintahan
Retret yang diikuti Irawati merupakan bagian dari program Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini tidak hanya mencakup sesi diskusi dan pengarahan strategis, tetapi juga penyelarasan program kerja dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Irawati berharap, melalui retret ini, koordinasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah akan semakin solid.
Soliditas tersebut, menurutnya, sangat krusial untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Retret ini juga menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat jiwa kepemimpinan, memperdalam wawasan kebangsaan, dan mempererat sinergi antardaerah. Dengan demikian, para pemimpin daerah diharapkan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahan.
Bupati Kotim, Halikinnor, yang mengikuti retret sejak hari pertama, juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam pemerintahan. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam setiap situasi. Ia meyakini semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Halikinnor menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari semua upaya pembangunan. Ia memandang dinamika politik dan pemerintahan yang terjadi belakangan ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang konstruktif dan membangun. Dengan demikian, retret di Akmil ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kotim dan seluruh Indonesia.
Secara keseluruhan, retret di Akmil ini memberikan dampak positif bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, dan memperdalam wawasan kebangsaan. Semua ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden dan sesi diskusi yang intensif, para pemimpin daerah diharapkan dapat menyelaraskan program kerja mereka dengan kebijakan pemerintah pusat.