Retret Kepala Daerah Transparan, Mensesneg Pastikan Semua Sesuai Aturan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan retret kepala daerah di Magelang transparan dan sesuai aturan, meskipun ada laporan dugaan korupsi ke KPK.
Jakarta, 3 Maret 2025 - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan jaminan transparansi dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terkait dugaan korupsi dalam proses penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara. Namun, Mensesneg tegas menyatakan bahwa semua proses telah sesuai aturan dan terbuka untuk diperiksa.
Menanggapi laporan tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan, "Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka." Pernyataan ini disampaikannya seusai jumpa pers di Kantor Presiden, Senin. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan retret berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Dugaan korupsi yang dilaporkan meliputi proses penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia tanpa tender yang jelas, serta dugaan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya merupakan kader Partai Gerindra dan pejabat publik aktif. Namun, Mensesneg telah membantah kepemilikan perusahaan tersebut oleh kader Partai Gerindra pada 14 Februari lalu, dan menegaskan bahwa penunjukan perusahaan tersebut telah melalui prosedur yang tepat, termasuk proses tender.
Penjelasan Mensesneg Mengenai Retret Kepala Daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi secara tegas membantah adanya penyimpangan dalam proses penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang. Ia menekankan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan transparan. "Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," tegasnya. Pernyataan ini bertujuan untuk menepis keraguan publik dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan retret tersebut.
Retret yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memberikan orientasi kepada para pejabat publik. Kegiatannya meliputi apel pagi, olahraga bersama, sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
Mensesneg juga kembali menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap laporan dan investigasi terkait penyelenggaraan retret. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa proses penyelenggaraan retret telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Detail Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia
Terkait dengan penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah ditunjuk sesuai prosedur dan telah melalui proses tender. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tersebut bukan milik kader Partai Gerindra, seperti yang telah diklaim oleh pelapor. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penunjukan tersebut.
Lebih lanjut, Mensesneg menyatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia juga ditunjuk sebagai pengelola retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada 25-27 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang baik dan telah dipercaya untuk menangani kegiatan serupa sebelumnya. Dengan demikian, penunjukan tersebut dinilai telah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
Dengan adanya jaminan transparansi dan pembukaan seluruh proses oleh Mensesneg, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dijalankan.
Kesimpulannya, pemerintah memastikan bahwa retret kepala daerah telah berjalan sesuai aturan dan transparan. Semua informasi terkait penyelenggaraan retret dapat diakses dan diverifikasi oleh publik. Pemerintah juga terbuka terhadap laporan dan investigasi dari pihak manapun.
