Bawaslu DIY Setuju: Perlu Jeda Pemilu dan Pilkada untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Bawaslu DIY Setuju: Perlu Jeda Pemilu dan Pilkada untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Bawaslu DIY mendukung usulan KPU RI tentang perlunya jeda waktu antara Pemilu dan Pilkada untuk menghindari tumpang tindih dan menjaga kualitas pelaksanaan pemilu.

Pemilu dan Pilkada Beda Tahun: Usulan Disepakati, KPU Sebut Pemilu 2024 Paling Rumit
Pemilu dan Pilkada Beda Tahun: Usulan Disepakati, KPU Sebut Pemilu 2024 Paling Rumit

Ketua Komisi II DPR RI dan Bawaslu RI sepakat pemilu dan pilkada sebaiknya digelar beda tahun untuk menghindari tumpang tindih dan memberi jeda bagi penyelenggara, sementara KPU sebut Pemilu 2024 terumit.

KPU Usul Jeda Pemilu dan Pilkada: Evaluasi Sistemik Diperlukan
KPU Usul Jeda Pemilu dan Pilkada: Evaluasi Sistemik Diperlukan

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengusulkan jeda waktu antara tahapan Pemilu dan Pilkada untuk menghindari beban berlebih bagi penyelenggara setelah Pemilu 2024 yang dinilai paling rumit.

Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan

Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.