Mendagri Tito Karnavian mengajak akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) untuk bersama-sama mengevaluasi sistem Pilkada serentak 2024 guna menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan pentingnya pengawasan ketat PSU Pilkada 2024 di 24 daerah selama Ramadhan, meskipun terdapat perdebatan mengenai penundaan.

Puskapol UI merekomendasikan pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal untuk mengatasi kekurangan Pemilu 2024, seperti fokus yang terpecah dan meningkatnya politik uang.

Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka, termasuk rekrutmen caleg, transparansi data, dan afirmasi gender, guna mengatasi praktik politik uang dan ketidaksetaraan.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Perludem menggelar seminar di Makassar membahas urgensi revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan berintegritas.

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

Pemilu Jerman telah berlangsung, CDU/CSU unggul dalam jajak pendapat, namun koalisi kemungkinan besar akan terbentuk, sementara AfD menjadi kekuatan politik terbesar kedua.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memastikan penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Pemilu akan melibatkan partisipasi publik secara luas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan revisi UU Pemilu masih dikaji menyeluruh oleh pemerintah, melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek krusial demi sistem pemilu yang lebih baik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan