Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Politik Uang: Sorotan Komisi II DPR dalam Revisi UU Pemilu
Politik Uang: Sorotan Komisi II DPR dalam Revisi UU Pemilu

Komisi II DPR RI menyoroti maraknya politik uang dalam Pemilu 2024 dan mendesak revisi UU Pemilu untuk mengatasi masalah ini, selain perbaikan sistem teknis.

DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

KPU Bali Libatkan Perguruan Tinggi Teliti Perilaku Pemilih Pilkada 2024
KPU Bali Libatkan Perguruan Tinggi Teliti Perilaku Pemilih Pilkada 2024

KPU Bali bekerja sama dengan Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Nasional meneliti perilaku pemilih dan proses Pilkada Serentak 2024 untuk evaluasi dan perbaikan mendatang.

Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan

Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.