Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR RI Libatkan Masyarakat dalam Revisi UU Pemilu Pasca Penghapusan Presidential Threshold
DPR RI Libatkan Masyarakat dalam Revisi UU Pemilu Pasca Penghapusan Presidential Threshold

DPR RI akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi UU Pemilu setelah penghapusan presidential threshold.

DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Transparan dan Akuntabel
DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Transparan dan Akuntabel

Komisi II DPR berkomitmen pada partisipasi bermakna dalam revisi UU Pemilu pasca putusan MK yang menghapus presidential threshold, dengan transparansi dan akuntabilitas dijamin melalui siaran langsung rapat.

MahkamahKonstitusi
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

#planetantara
RUU Pemilu: DPR Bahas Ulang dari Awal, Pertimbangkan Pilkada Asimetris
RUU Pemilu: DPR Bahas Ulang dari Awal, Pertimbangkan Pilkada Asimetris

DPR RI akan membahas RUU Pemilu dari awal, mempertimbangkan putusan MK, wacana Pilkada oleh DPRD, dan kemungkinan sistem pemilu asimetris.

Sumber Antara
Perludem Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai
Perludem Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai

Perludem mendesak agar pembahasan RUU Pemilu segera dimulai untuk memastikan pembahasan substansial dan partisipasi semua pihak, sekaligus mengkritisi kebiasaan DPR yang tergesa-gesa dalam membahas RUU, yang berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat.

RUUPemilu
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan

konten ai
RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas
RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipastikan akan dibahas di Komisi III DPR setelah surat presiden diterima, dengan prioritas menampung aspirasi publik.

#planetantara
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan

Komisi II DPR RI akan memulai evaluasi sistem kepemiluan di Indonesia pekan depan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.

konten ai
DPR Buka Peluang Masukan Publik untuk Revisi KUHP Acara
DPR Buka Peluang Masukan Publik untuk Revisi KUHP Acara

Komisi III DPR RI mengajak masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi memberikan masukan untuk penyempurnaan RKUHAP yang akan dibahas pada masa sidang mendatang.

#planetantara
Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan
Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan

Komisi II DPR dan Wamendagri menyoroti perlunya penguatan DKPP RI dalam revisi UU Pemilu, termasuk independensi kelembagaan dan perluasan kantor perwakilan untuk peningkatan aksesibilitas pengaduan.

konten ai