DPR Pastikan RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik Luas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memastikan penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Pemilu akan melibatkan partisipasi publik secara luas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan komitmennya untuk melibatkan partisipasi publik secara luas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini disampaikannya dalam Seminar Urgensi Revisi UU Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu di Jakarta, Kamis (20/2).
Zulfikar menyatakan, "Kami pastikan, kami akan mengikuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi), tidak hanya membahas, tetapi menyusun pun kami akan melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya." Pernyataan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan RUU Pemilu mengakomodasi aspirasi rakyat.
Lebih lanjut, Zulfikar menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat dalam perubahan UU Pemilu. Ia percaya bahwa hakikat demokrasi menempatkan rakyat sebagai aktor sentral, bukan penguasa atau elite. Ia mengajak organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses perubahan UU Pemilu agar selaras dengan prinsip tersebut. "Mudah-mudahan teman-teman (organisasi masyarakat sipil) setuju kalau arah perubahan dari UU Pemilu nanti ke sana. Kalau memang sama-sama ke sana, ayo kita kawal," ujarnya.
Partisipasi Bermakna dan True Demand Masyarakat
Abdul Gaffar Karim, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada, turut memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa penataan pemilu di Indonesia telah mencakup aspek manajemen dan teknis, namun belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi bermakna dari masyarakat. Ia menekankan perlunya partisipasi riil dalam perubahan UU Pemilu agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat.
Abdul Gaffar juga menyoroti pentingnya mekanisme yang mampu mengidentifikasi true demand masyarakat, yakni keinginan sebenarnya, bukan keinginan palsu yang direkayasa oleh kekuatan politik tertentu. Menurutnya, sistem pemilu yang ideal harus mendorong meaningful participation dan memastikan rakyat benar-benar memahami dan menentukan apa yang mereka inginkan. "Penataan ke depan itu harus memastikan sistem pemilu kita itu bisa mendorong meaningful participation (partisipasi bermakna), bisa mendorong true demand: rakyat benar-benar tahu apa yang dia inginkan," tegasnya.
RUU Pemilu sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dan diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya telah menyatakan bahwa penyusunan RUU Pemilu akan dibahas dari awal, bukan sebagai RUU operan atau carry over dari periode sebelumnya. Pembahasan akan mencakup sejumlah putusan MK, termasuk terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia, serta aturan tentang partai politik.
Doli mengusulkan agar RUU Pemilu disusun secara paket atau kodifikasi, mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam satu RUU. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk melakukan perubahan yang komprehensif dan terintegrasi dalam sistem pemilu Indonesia.
RUU Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis dan Representatif
Proses penyusunan RUU Pemilu yang melibatkan partisipasi publik secara luas diharapkan dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih demokratis dan representatif. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR dapat merumuskan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat Indonesia. Partisipasi publik yang bermakna akan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses legislasi.
Partisipasi publik tidak hanya sekedar formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari proses pembuatan kebijakan. Hal ini akan menjamin terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta memperkuat kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, RUU Pemilu yang baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Langkah DPR untuk melibatkan partisipasi publik secara luas dalam penyusunan RUU Pemilu ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan representatif. Semoga proses penyusunan RUU Pemilu ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan aturan yang baik bagi bangsa Indonesia.
