Bappenas Targetkan Finalisasi Rancangan Perpres RKP 2026 Juni 2025
Bappenas Targetkan Finalisasi Rancangan Perpres RKP 2026 Juni 2025

Bappenas menetapkan target penyelesaian rancangan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 paling lambat akhir Juni 2025, guna memastikan pembangunan nasional tetap fokus dan berdampak nyata.

RUU Pemindahan Napi Antarnegara Diharmonisasi, Perkuat Hukum dan Lindungi WNI
RUU Pemindahan Napi Antarnegara Diharmonisasi, Perkuat Hukum dan Lindungi WNI

Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas sedang mengharmonisasi RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara untuk memperkuat dasar hukum pemindahan narapidana dan melindungi WNI di luar negeri, ditargetkan selesai sebelum evaluasi Prolegnas.

KUHAP Baru Ditarget Rampung Akhir 2025, Jamin HAM dan Kepastian Hukum
KUHAP Baru Ditarget Rampung Akhir 2025, Jamin HAM dan Kepastian Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru selesai akhir 2025 untuk mendukung KUHP baru yang berlaku Januari 2026, dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

RUU PPMI Ditargetkan Rampung Pekan Ini: DPR Kejar Pengesahan
RUU PPMI Ditargetkan Rampung Pekan Ini: DPR Kejar Pengesahan

Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rampung pekan ini dan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menko Yusril Minta Renstra Kemenko Kumham Disempurnakan: Sasar Indeks Pembangunan Hukum
Menko Yusril Minta Renstra Kemenko Kumham Disempurnakan: Sasar Indeks Pembangunan Hukum

Menko Yusril Ihza Mahendra meminta penyempurnaan Renstra Kemenko Kumham 2025-2029 agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia, mencakup koordinasi dengan lembaga lain.

Indonesia dan Malaysia Bahas Perjanjian Tukar Narapidana
Indonesia dan Malaysia Bahas Perjanjian Tukar Narapidana

Menteri Hukum dan HAM Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Malaysia bertemu membahas kesepakatan pertukaran narapidana untuk menyelesaikan masalah ribuan warga masing-masing negara yang dipenjara di negara lain.

Yusril: UU Transfer Narapidana Segera Dibuat
Yusril: UU Transfer Narapidana Segera Dibuat

Pemerintah akan segera membentuk Undang-Undang Transfer of Prisoners untuk mengatur pemindahan narapidana, menyusul beberapa kasus pemindahan narapidana asing yang dilakukan berdasarkan diskresi Presiden.